News


Strategi Guru Pembelajar

diposting pada tanggal 30 Sep 2016 01.42 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta

Koran SINDO
Rabu, 28 September 2016

PELATIHAN Guru Pembelajar (GP) Moda Daring (dalam jaringan) mulai dilaksanakan pemerintah September hingga Desember 2016 mendatang. Kebijakan GP adalah kelanjutan kebijakan uji kompetensi guru (UKG) yang hasilnya tidak memuaskan.

UKG tahun 2015 menguji kompetensi guru untuk dua bidang, yaitu pedagogis dan profesional. Rata-rata nasional hasil UKG 2015 untuk kedua bidang kompetensi itu adalah 53,02, di bawah nilai standar kompetensi minimum (SKM) yang ditargetkan secara nasional, yaitu rata-rata 55.

Pesan kebijakan GP sesungguhnya adalah guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan memanfaatkan media apa pun termasuk internet sehingga kompetensinya terus meningkat sesuai perkembangan zaman. Dalam praktik di beberapa sekolah di banyak daerah diketahui bahwa pembelajaran dalam jaringan menemui banyak kendala yang berat.

Penghambat
Pertama, kesiapan guru belajar secara daring. Tidak semua guru terbiasa menggunakan komputer meskipun teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah lama masuk ke sistem dan pembelajaran sekolah. Laporan Microsoft Asia Edu Tech Survey 2016 terhadap sekitar 200 tenaga pengajar se-Asia-Pasifik menyimpulkan bahwa masih banyak guru yang belum melek teknologi akibat kurangnya pelatihan, pendanaan, dan kurikulum yang belum terintegrasi dengan perkembangan teknologi.

Cara belajar dan mengajar guru masih konvensional meskipun di sekolah sudah difasilitasi komputer dan infokus. Cara berpikir guru masih tradisional.

Belajar daring adalah satu di antara cara belajar yang niscaya dan perlu bagi guru di abad ke-21 ini. Komputer yang terkoneksi internet menyajikan bahan belajar yang akan membantu guru dalam belajar dan mengajar. Kebijakan GP tidak akan cepat bisa mengubah cara pandang guru terhadap TIK meskipun kebijakan ini dinilai baik oleh banyak kalangan.

Kedua, guru tidak punya komputer karena tidak mampu membeli atau tidak menganggap perlu memiliki. Gaji guru masih sangat rendah. Disebutkan bahwa rata-rata gaji guru honorer yang bekerja di sekolah negeri adalah Rp150.000-200.000 per bulan.

Komputer yang harganya ”hanya” 2 jutaan tidak terbeli oleh guru. Memang ada guru yang beruang seperti guru PNS atau guru swasta di sekolah kelas menengah-atas, tetapi tidak punya komputer atau punya, hanya saja tidak memanfaatkannya secara baik.

Belajar daring memerlukan internet, tetapi berapa jumlah guru yang bersedia menyisihkan uangnya untuk membeli kuota internet bulanan seharga 100.000 hingga 200.000 rupiah?

Guru beruang, tetapi tidak haus informasi dan cinta pengetahuan akan segan mengeluarkan uang sebesar itu. Masalahnya, mungkin banyak guru ingin maju dalam belajar, tetapi mengalami kendala keuangan.

Ketiga, meski guru mengajar minimal 24 jam dalam seminggu (sesuai UU Guru dan Dosen), kenyataannya guru mengajar lebih dari itu. Jam mengajar ideal guru adalah 18 jam per minggu sehingga rata-rata guru mengajar 3 jam pelajaran per hari. Jika beban guru tetap 24 jam, kekurangannya bisa dipenuhi dengan tugas di luar tatap muka seperti menjadi wali kelas, pembina OSIS, pembimbing ekstrakurikuler, guru piket, meneliti, dan menulis.

Beban mengajar yang padat tersebut membuat guru sedikit punya waktu untuk belajar. Waktu guru habis di kelas. Di luar sekolah guru sudah kelelahan, bukan saja karena banyaknya jam mengajar, tetapi juga karena mereka mengajar lebih dari satu sekolah. Jarak tempuh antarsekolah yang jauh, kemacetan, juga berkendara motor menguras tenaga guru setiap hari.

Keempat, masih sedikit sekolah yang menyediakan internet di sekolah, baik untuk guru maupun untuk siswanya. Jangankan internet, banyak sekolah yang tidak memiliki laboratorium komputer. Bangunan sekolah bahkan banyak yang sudah tidak layak seperti rentan roboh, lantai tidak dikeramik, bocor saat hujan, dan berdinding kayu.

Solusi
Berikut beberapa saran kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait agar kelak guru menjadi pembelajar sehingga kompetensinya berangsur bagus. Pertama, standardisasi fasilitas sekolah seperti laboratorium komputer dan perpustakaan sehingga sekolah bisa jadi pusat belajar siswa dan guru. Ada kesenjangan yang lebar antara sekolah negeri dengan sekolah swasta.

Pemerintah tidak mudah memberikan izin pendirian sekolah baru sambil mengembangkan sekolah swasta yang sudah ada. Di samping dana dari pemerintah, dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan besar bisa diarahkan untuk pengadaan fasilitas sekolah.

Kedua, memperbaiki kesejahteraan guru. Sertifikasi guru tetap dijalankan, tetapi tidak dijadikan syarat guru memperoleh tunjangan profesi; semua guru tanpa terkecuali berhak memperoleh gaji sesuai standar upah minimum.

Gaji guru swasta masih jauh bila dibandingkan dengan gaji guru negeri. Sepanjang gaji guru swasta masih di bawah upah minimum akan sulit mengharapkan kompetensi dan profesionalisme guru.

Ketiga, mengurangi jam mengajar guru dari 24 jam per minggu menjadi 12 atau 18 jam. Di samping mengajar, guru diwajibkan mengikuti pelatihan, seminar, meneliti, dan menulis. Kewajiban menulis mendorong guru untuk membaca buku dan jurnal. Seperti dosen, beban kerja guru tidak hanya mengajar, tetapi juga meneliti dan mengabdi kepada masyarakat.

Keempat, memperbaiki kualitas fakultas pencetak guru sehingga 10 tahun ke depan input guru bagus. Persoalan kompetensi guru terkait dengan mutu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang banyak saat ini, tetapi kualitasnya tidak terjamin. Belum lagi banyak guru yang belum sarjana dan mismatch. Meski hanya mengukur dua aspek dari empat kompetensi guru, hasil UKG di atas menampar wajah pendidikan Indonesia.

Kebijakan GP model daring tidak buruk, tetapi tidak sesuai dengan kondisi kebanyakan sekolah dan guru-guru Indonesia saat ini sehingga tidak akan efektif. Pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak, terutama guru itu sendiri. Dengan kemampuannya sendiri, guru harus kreatif dalam hal belajar agar kemampuannya terus meningkat dan tidak tergilas zaman.

Menyerap pengetahuan yang melimpah ruah di abad ini membutuhkan rasa ingin tahu yang besar dari guru, bukan karena kemauan pemerintah atau siapa pun yang prihatin dengan kualitas guru. Para guru dan para pembelajar di mana pun, selamat menyambut dan mengisi Hari Hak untuk Tahu, 28 September 2016. Terus belajar adalah marwah guru dan setiap pendidik.

Memilih Pemimpin Ideal

diposting pada tanggal 30 Sep 2016 01.38 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta

dimuat di web Siperubahan.com, 10 September 2016

Hidup di penjara bagi pelaku korupsi tidak membuat tingkat korupsi kepala daerah di Indonesia menurun. Jumlah kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan korupsi terus meningkat bahkan sepertinya sulit untuk menurun apalagi dihilangkan. Bisa jadi fakta di lapangan tentang korupsi kepala daerah lebih banyak lagi tetapi tidak terdeteksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, atau kejaksaan.

Hal ini tentu bertentangan dengan janji kampanye setiap kepala daerah saat pemilu kada yang akan memajukan daerah dan mensejahterkan masyarakat melalui sejumlah program seperti pendidikan gratis, jaminan kesehatan, dan peningkatan ekonomi. Ketika sudah terpilih dan menduduki jabatan gubernur, walikota, atau bupati, mereka terbuai kenyamanan dan fasilitas sehingga dengan mudah melupakan janji-janjinya kepada masyarakat saat kampanye.

Korupsi kepala daerah terjadi karena pertama, biaya tinggi pemilihan kepala daerah. Setiap calon kepala daerah atau timnya aktif menggalang bantuan dari beragam kalangan atau pihak-pihak tertentu yang berkepentingan akan menawarkan bantuan dengan harapan tertentu setelah calonnya terpilih. Setelah terpilih, sumber dana pribadi atau dari sumber lainnya itu harus kembali bahkan harus untung besar sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

Modusnya bermacam-macam, di antaranya pihak-pihak yang mendukung finansial kepala daerah terpilih akan mendapatkan proyek yang dalam pelaksanaannya bisa saja melanggar aturan yang berlaku; perjalanan dinas fiktif; bantuan sosial fiktif; dan penggelembungan belanja daerah.

Kedua, praktik suap-menyuap dalam birokrasi pemerintahan, laporan fiktif, dan penggelembungan dana sudah membudaya. Budaya itu langgeng karena ada beberapa pihak mendapat penghasilan besar meskipun diperoleh secara tidak sah. Budaya KKN juga akibat gaya hidup mewah pemimpin daerah dan orang-orang di sekitarnya.

Pemimpin Ideal
Penyakit korupsi di pemerintahan daerah sudah sangat parah tetapi masih bisa disembuhkan yaitu dengan menghadirkan pemimpin ideal untuk rakyat. Pertama, pemimpin yang punya integritas atau kejujuran. Tugas seorang pemimpin daerah adalah bagaimana memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan keuangan daerah kepada program-program atau pihak-pihak yang seharusnya sesuai perencanaan sebelumnya.

Integritas seorang pemimpin akan diuji saat ia berhadapan dengan uang dalam jumlah besar maupun kecil. Pemimpin yang berintegritas akan menggunakan keuangan daerah sesuai regulasi dan untuk pembangunan daerah, serta untuk program-program pro-rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ia tidak akan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi dan kelompok, apalagi menumpuk kekayaan demi hidup mewah.

Pemimpin berintegritas bahkan mampu memengaruhi orang dan birokrasi yang korup menjadi bersih, setidaknya menguranginya. Dia tidak sekedar menjadi teladan perilaku pejabat yang bersih tetapi juga keras melawan perilaku korup bawahan dan rekanannya. Dia tidak takut dengan resiko perlawanan dari kelompok tertentu, dan bersedia tidak popular.

Kedua, pemimpin yang kompeten atau memahami ilmu pemerintahan. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang segera setelah dilantik mengetahui masalah-masalah yang ada di daerahnya, dan menyusun strategi pemecahan masalah bersama para ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian, ia menjalankan strategi itu dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Tentu dengan melibatkan banyak unsur di bawah kepemimpinannya.

Pemimpin kompeten tentu tidak sekedar melaksanakan program rutin biasa. Dia mampu menggagas dan merealisasikan program-program inovatif sesuai dengan karakter daerahnya. Dengan demikian kehadirannya terbukti memberi makna bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi pendapatan asli daerah (PAD) setiap provinsi, kota, dan kabupaten jelas berbeda-beda, tetapi pemimpin kompeten pasti mampu melahirkan program inovatif untuk kebaikan dan kebanggaan daerahnya. Steve Jobs (1955-2011) pendiri Apple menulis, “Innovation distinguishes between a leader and a follower.”

Memilih Pemimpin
Untuk mendapatkan kepala daerah mulai dari gubernur, walikota, hingga bupati, yang ideal seperti di atas memerlukan upaya yang serius dan panjang. Pertama, partai politik seharusnya mengusung calon kepala daerah yang memiliki integritas dan kompeten. Pertimbangan kemampuan finansial atau popularitas calon tertentu jangan sampai menyingkirkan kader-kader partai yang potensial.

Meski memungkinkan pencalonan kepala daerah melalui jalur independen, partai-partai politik harus mampu mengusung calon-calon kepala daerah yang ideal untuk rakyat. Jika tidak, maka kasus korupsi yang melibatkan gubernur, walikota, atau bupati akan terus terjadi di tahun-tahun yang akan datang.

Korupsi kepala daerah menunjukkan kegagalan partai-partai politik melahirkan kader-kader yang berintegritas dan kompeten. Tidak ada satu pun partai yang berhasil menunjukkan bahwa kader-kadernya yang menjadi pemimpin di daerah terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentu ada beberapa kader partai yang berhasil memimpin daerahnya, dan pada saat yang sama dikenal jujur saat menjabat. Partai harus melahirkan banyak kader yang ideal seperti itu agar rakyat Indonesia semakin sejahtera dan berpendidikan tinggi.

Kedua, masyarakat harus cerdas memilih calon pemimpinnya, termasuk tidak memilih golput. Pada era digital saat ini tidak sulit mengetahui rekam-jejak calon-calon kepala daerah karena sumber informasi tersedia melalui internet. Di samping mempelajari materi kampanye masing-masing calon pemimpin daerah, masyarakat bisa mengenali mereka melalui internet.

Semanis apa pun janji kampanye, jika riwayat hidup mereka tidak baik, atau ada calon yang lebih baik, maka pilihan harus didasarkan pada kriteria integritas dan kapasitas sang calon. Bisa jadi masyarakat tidak memiliki banyak pilihan calon pemimpin ideal di daerahnya karena sudah ditentukan oleh partai, tetapi masyarakat harus tetap memilih yang terbaik di antara para calon yang bersaing.

Masyarakat tidak boleh apatis dalam pemilu kada karena pemimpin daerah akan menentukan nasib masyarakat. Kepala daerah akan menentukan gerak pembangunan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata di suatu daerah. Jika pembangunan bidang-bidang tersebut bergerak maju dan baik karena pemimpin yang jujur dan kompeten, maka masyarakat setempat juga yang akan menerima dampak positifnya.

Dengan demikian, iming-iming uang suap (berapa pun nilainya) dari setiap pasangan calon kepala daerah harus ditolak dengan tegas oleh masyarakat pemilih. Keyakinan masyarakat tidak boleh bisa dibeli oleh rupiah karena pertaruhannya adalah nasib demokrasi dan nasib bangsa ini di mata dunia.

Faktanya, masyarakat Indonesia yang terkenal religius tetapi saat pemilu bisa terpengaruh oleh uang suap alias “serangan fajar”. Saatnya masyarakat cerdas atau dicerdaskan tentang memilih kriteria pemimpin ideal untuk rakyat, karena kualitas pemimpin adalah kunci kemajuan suatu daerah dan masyarakat.

Merdeka Mendidik Siswa

diposting pada tanggal 7 Sep 2016 21.44 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta

Dimuat di SINDO, 26 Jumat 2016

 

Hubungan orang tua siswa dengan guru kembali tercoreng. Orang tua siswa di Makassar memukul bagian muka sang guru (10/8). Baju putih yang dikenakan guru dipenuhi bercak darah. Hidung guru pun patah sehingga harus menjalani operasi, dan hingga saat ini masih di rawat di rumah sakit bahkan kondisinya kritis (15/8). Padahal, belum lama orang tua se-Indonesia mengantar anak ke sekolah, menemui guru dan menitipkan anak mereka untuk dididik dengan baik (18/7). Diharapkan, program mengantar anak di hari pertama sekolah menciptakan hubungan yang baik antara guru dan orang tua sehingga pendidikan berjalan sesuai harapan.

Rupanya ruh dan pesan program mengantar anak ke sekolah belum dipahami dengan baik oleh orangtua. Bahwa mendidik anak membutuhkan kerjasama guru dengan orangtua, dan diperlukan kedewasaan berpikir dari setiap orang tua. Memukul guru berdasarkan informasi sepihak dari anak bukti kelemahan berpikir. Alih-alih mendidik anak, sang bapak melahirkan masalah baru bagi anak. Anak dikeluarkan dari sekolah, dan entah sekolah mana yang akan menerimanya. Padahal, tugas sekolah adalah memperbaiki akhlak.

Kasus guru-orang tua siswa bukan pertama kali ini terjadi. Sebelumnya, tercatat Muhammad Arsal di Benteng Selayar ditahan karena memukul siswanya (7-27 April 2016, diperpanjang sampai 12 Mei), Nurmayani Salam di Bantaeng Sulawesi Selatan ditahan karena mencubit siswanya (12/5/2016), guru yang juga Kepala SDN 1 Ciwareng, Sakri ditampar orang tua siswa sebagai balasan atas tindakan serupa yang dilakukan guru kepada siswa (3/6/2016), dan Mubasysyir di Sinjai Selatan ditahan karena menggunting rambut siswanya (4/6/2015), sekedar menyebut beberapa contoh.

 

Mendidik Siswa

Memilih sekolah tertentu buat anak bukan sekedar memercayakan perkembangan fisik dan kecerdasan anak kepada guru, tetapi juga perkembangan karakternya. Orang tua percaya bahwa anaknya akan memperoleh pendidikan yang baik. Landasan filosofis saling percaya antara orang tua dan guru ini yang tidak boleh dilupakan ketika terjadi masalah di sekolah. 

Desain kurikulum sekolah menitikberatkan peningkatan karakter daripada akademik, seperti tertera dalam Nawacita bahwa 70 persen materi pembelajaran bermuatan budi pekerti, dan 30 persen bersifat akademis (SD), dan 60/40 (SMP). Karakter siswa dikembangkan melalui mata pelajaran (kurikuler), kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam praktiknya, guru sebagai pendidik siswa melalui tiga aspek tersebut menghadapi respon siswa (dan orangtua) yang beragam.

Umumnya siswa menaati tatatertib dan perintah guru, tetapi ada juga yang membangkang. Di sinilah masalah guru dengan orang tua kerap muncul, yaitu bagaimana cara guru mendisiplinkan siswa di satu sisi, dan respon siswa dan orang tua di sisi yang lain.
Pertama, orang tua menganggap wajar, memaafkan guru, dan tidak mengklarifikasi. Kedua, orang tua mengklarifikasi dan memaafkan guru. Ketiga, orang tua mengklarifikasi, tidak memaafkan guru, bahkan melaporkan guru ke pihak berwajib. Keempat, orang tua main hakim sendiri dengan cara melakukan kekerasan kepada guru.


Merdeka Mendidik

Belajar dari kasus guru dengan orang tua siswa dengan ragam bentuknya di atas, maka catatan berikut bisa dipertimbangkan. Pertama, orang tua adalah mitra guru dalam mendidik siswa/ anak. Dikatakan, guru adalah orang tua kedua. Orang tua harus membaca dan memahami tatatertib sekolah. Masalahnya, orang tua sering tidak peduli dengan segala peraturan di sekolah. Keduanya perlu sepakat tentang pentingnya disiplin siswa berikut segala konsekwensinya. Pelanggaran disiplin oleh siswa bukan semata tanggung jawab guru tapi juga orangtua. Keduanya harus diskusi mencari jalan keluar, bukan saling menyalahkan, apalagi melakukan kekerasan.

Kedua, orang tua hati-hati menyikapi pengaduan anak tentang sikap guru. Sebelum bertindak, ia seharusnya melakukan mediasi dengan guru dengan melibatkan kepala sekolah dan Komite Sekolah. Tindakan orang tua harus mencerminkan seorang pendidik, bukan orang tua yang membela anak (meski salah). Ia harus berpikir jernih, merdeka dari nafsu amarah yang merugikan dirinya, anaknya, dan orang lain. Orang tua dan siswa tidak boleh merendahkan guru hanya karena sudah membayar mahal, misalnya.

Ketiga, guru menghindari hukuman fisik yang terbukti menjadi sumber konflik guru dengan orangtua. Brumbaugh dan Lawrence dalam Philosophers on Education: Six Essays on the Foundations of Western Thought, menegaskan bahwa, “If we wish to establish morality, we must abolish punishment”. Dua orang anak saja berbeda tingkat kedewasaan dan karakternya, apalagi 30 anak. Butuh kesabaran dan ketekunan mendidik dan mendisiplinkan puluhan siswa. Jika ada satu, dua, atau lebih siswa yang tidak patuh, maka tugas guru menemukan cara untuk mendidik anak-anak tersebut, seraya bersabar dan berdoa.

Guru merdeka memilih cara mendidik siswanya yang beragam karakter tetapi jangan sampai melukai fisik dan psikis siswa. Faktanya, guru bisa salah dalam mendidik siswa, bukan saja karena ia manusia tapi masih banyak guru yang tidak kompeten. Guru harus terus belajar demi peningkatan kompetensi mendidik siswa. Demikian juga siswa bisa melakukan pelanggaran, karenanya butuh bimbingan tanpa lelah (apalagi sampai menyerah) dari guru dan orang tua. Day dalam Developing Teachers; the Challenges of Lifelong Learning (2002: 191), menulis bahwa “Professional development is changing thinking and practice of teaching”.

Orang tua yang memenjarakan guru, menampar guru, apalagi memukul guru hingga berdarah-darah, karena "kesalahan kecil" guru tidak boleh terjadi lagi. Setiap persoalan yang timbul dari proses pendidikan antara guru dengan siswa/ orang tua sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Menghukum balik guru dengan cara kekerasan atau membuatnya merasakan dinginnya hidup di balik jeruji besi adalah bukti bahwa orang tua belum merdeka dari sifat kebodohan, sombong, dan tidak pandai bersyukur. Orang tua dan guru harus merdeka dari sifat-sifat buruk dalam mendidik anak/ siswa.

Budaya Orang Pendidikan

diposting pada tanggal 7 Sep 2016 21.29 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta

Dimuat di Republika, 22 Agustus 2016

Rakyat Indonesia sudah 71 tahun merdeka dari penjajahan fisik, tetapi budaya mereka masih mencerminkan bangsa yang terjajah. Jiwa sebagian rakyat Republik masih terbelakang seperti tidak siap menatap masa depan menjadi bangsa yang besar dan maju. Meski berulangkali pimpinan dan anggota DPR, pejabat kementerian terkait pendidikan, studi banding ke luar negeri, dan banyak guru dan dosen alumni luar negeri, kualitas pendidikan kita masih jauh panggang dari api.

Budaya yang lestari pada rakyat Indonesia, khususnya orang-orang pendidikan bangsa ini, adalah budaya bangsa terbelakang dan terjajah. Kemerdekaan bangsa ini belum sempurna karena pemerintah dan masyarakat gagal membangun jiwa putra-putri Pertiwi dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga Pulau Rote. Budaya rendah dan buruk menyelimuti pendidikan Nusantara mulai dari level mikro, messo, hingga makro.

 

Budaya Rendah

Pertama, budaya mencontek. Siswa mencontek jawaban saat ujian nasional bahkan dipelopori oleh guru dan kepala sekolah. Guru menjiplak karya ilmiah untuk kenaikan pangkat karena kompetensi meneliti dan menulis mereka rendah. Dosen memplagiasi deskripsi diri saat sertifikasi sehingga banyak yang tidak lulus. Profesor memplagiasi karya ilmiah untuk mempertahankan status keprofesorannya. Dosen menjiplak karya mahasiswa untuk artikel jurnal atau penelitian.

Kedua, budaya asal-asalan alias tidak mementingkan mutu. Sekolah dan Perguruan Tinggi (PT) berbenah diri hanya pada saat akan diakreditasi atau divisitasi. Sekolah dan PT tergabung dalam Organisasi Stándar Internasional (ISO) tetapi mutunya tetap rendah, padahal biayanya cukup besar. Pemerintah mudah memberikan izin operasional Program Studi (Prodi) pencetak bakal calon guru padahal dosen dan fasilitas PT-nya tidak memadai. Pemerintah dan masyarakat tidak memerhatikan mutu dan gaji guru sehingga guru mengajar apa adanya.

Ketiga, budaya lamban dan mempersulit. Pencairan dana BOS lamban padahal kebutuhan operasional sekolah tidak bisa ditunda. Pencairan dana sertifikasi guru lamban padahal sertifikasi dosen bisa lancar setiap bulan. Pengurusan kenaikan pangkat dosen lamban karena tidak segera dinilai, bahkan berkasnya bisa hilang.

Akreditasi Prodi lamban karena Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT kekurangan dana dan asesor. Penyelesaian studi S2 dan S3 sangat lamban karena mahasiswa tidak fokus menulis atau pejabat dan dosennya sibuk di luar kampus. Adagium “Jika bisa dipersulit mengapa dipermudah” dibuat untuk menggambarkan pelayanan birokrasi.

Keempat, budaya gila jabatan dan gelar. Dosen memakai gelar Doktor padahal belum selesai S3. Dosen menggungat rektor yang terpilih secara demokratis. Guru, dosen, dan anggota dewan membeli ijazah palsu. PT memberikan gelar doktor honoris causa kepada individu yang diragukan kelayakannya oleh masyarakat. Kuliah kelas jauh dan/ atau Sabtu-Minggu yang dosen dan prosesnya tidak sesuai standar tumbuh subur padahal jelas dilarang pemerintah.

Kelima, budaya manipulasi. Pelaporan dana BOS tidak sesuai jumlah dana yang diterima sekolah karena “bocor” di sana-sini. Penggelembungan harga dalam pembelian barang seperti alat-alat laboratorium dan perpustakaan, baik di sekolah, PT, maupun instansi pendidikan. Pengurangan hari pelatihan, seminar, dan workshop sehingga hasilnya tidak maksimal.

 

Kepemimpinan Transformatif

Lima budaya itulah yang harus diperangi oleh orang-orang pendidikan dalam mengisi kemerdakaan Republik saat ini. Kunci keberhasilan perlawanan itu ada pada kepemimpinan visioner dan transformatif lembaga dan instansi pendidikan. Mereka itu bisa saja seorang menteri, direktur jenderal, direktur, kepala dinas, rektor, kepala biro, dekan, dan kepala sekolah. Singkatnya, seseorang yang memiliki kewenangan membuat kebijakan dan keputusan organisasi.

Seorang pemimpin harus mampu menggerakan bawahannya untuk bekerja dan bersikap sesuai visi lembaga. As we look ahead into the 21st century, leaders will be those who empower others,” kata Bill Gates (1955-), pendiri Microsoft. Komitmen pemimpin pendidikan saat ini adalah mewujudkan pelayanan yang bermutu dan melahirkan pribadi yang percaya diri, jujur, dan cerdas. Commitment is an act, not a word," tulis Jean-Paul Sartre (1905-1980). Pemimpin dinilai jika ia membawa pembaruan bukan hanya ucapan.

Selanjutnya, seorang pemimpin diakui karena kemampuannya berinovasi dalam bidang pelayanan maupun bidang keilmuan. Steve Jobs (1955-2011) pendiri Apple menulis, “Innovation distinguishes between a leader and a follower.” Kumpulan masalah di atas membudaya di setiap lapisan pendidikan karena minimnya pemimpin yang inovatif. Karena itu, ke depan pemerintah tidak cukup melakukan penilaian akreditasi Prodi dan lembaga, tetapi penilaian kepemimpinan inovatif dan transpormatif. Agar jelas ukuran keberhasilan seorang pemimpin pendidikan.

Lembaga pendidikan Indonesia masih berkutat dengan masalah administratif dan moral, sehingga capaian akademik semisal penelitian tertinggal jauh dari negara-negara lain. Sekolah dan PT terang-benderang memiliki visi kelas dunia atau universitas riset tetapi sedikit—untuk tidak mengatakan tidak ada—yang mampu mencapainya meskipun didukung dana yang cukup besar. Hasil penelitian masih bersifat lokal padahal dananya setara global.

Di bulan Kemerdekaan ini kita menanti lahirnya para pemimpin pendidikan  seperti yang digambarkan oleh Warren G. Bennis (1925-2014), “Leadership is the capacity to transform vision into reality.” Pemimpin yang mampu mengubah budaya rendah dan buruk orang-orang pendidikan menjadi budaya luhur dan baik, yang mengangkat harkat, martabat, dan daya saing bangsa. Wallahu a'lam.

 

 

 

Merintis Kampus Hijau

diposting pada tanggal 7 Sep 2016 21.22 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta

Dimuat di Qureta.com, 3 September 2016

 

Jejen Musfah, Dosen Pascasarjana Manajemen Pendidikan UIN Jakarta


Taman berumput hijau dan pepohonan besar nan rindang adalah dua di antara pembeda kampus di luar negeri dan kampus di Indonesia saat ini. Pada awal berdiri kampus-kampus besar milik pemerintah memiliki taman dan pepohonan besar, tetapi seiring bertambahnya mahasiswa, lahan-lahan hijau sebagai resapan air dan pengindah kampus berubah menjadi bangunan bertingkat, baik untuk perkantoran, ruang pertemuan, maupun untuk ruang kelas. Akibatnya, kampus tidak lagi hijau dan tidak nyaman untuk belajar.

Kampus hijau tidak hanya terkait dengan tersedianya lahan hijau tetapi komitmen kampus dalam mewujudkan lingkungan kampus yang ramah lingkungan melalui beragam program dan budaya yang dijalankan secara konsisten sehingga warga kampus merasa nyaman berada di dalamnya. Faktanya, kampus-kampus kita sepi dari kampanye dan komitmen melahirkan kampus hijau, bahkan menunjukkan kondisi sebaliknya.      

 

Masalah

Pertama, lahan hijau berkurang karena bertambahnya bangunan kampus. Gedung-gedung kampus saat ini pasti ber-AC karena umumnya kampus besar terletak di perkotaan yang cuacanya panas menyengat. AC membuat suasana belajar nyaman tapi dampak penggunaan AC sangat buruk bagi pencemaran udara. Sedangkan jika tidak menggunakan AC, kegiatan belajar-mengajar sangat tidak nyaman. Konsumsi listrik tinggi karena penggunaan AC tersebut, juga lift, lampu, komputer, dan air.

Kedua, penggunaan kertas meningkat tajam karena jumlah mahasiswa banyak. Makalah dan skripsi mahasiswa menghabiskan berim-rim kertas setiap bulan dan tahun. Belum lagi penggunaan kertas di kantor seperti undangan rapat dan berkas-berkas laporan kegiatan untuk bagian keuangan yang sangat tebal. Intinya, sampah kertas dan lainnya dari kampus besar melonjak tinggi yang perlu segera dikurangi seminimal mungkin.

 Ketiga, mahasiswa, staf, dan dosen ramai membawa kendaraan pribadi ke kampus, baik roda dua maupun roda empat sedangkan lahan parkir tidak memadai. Banyaknya kendaraan di kampus menimbulkan masalah polusi udara di area kampus dan menganggu kenyamanan. Banyaknya kendaraan itu menunjukkan kemapanan ekonomi dosen, gaya hidup, juga buruknya transfortasi umum di Indonesia.

 

Solusi

Berikut beberapa ide mewujudkan kampus hijau. Pertama, mulai membangun gedung di area baru yang tanahnya luas secara bertahap karena lokasi kampus lama sudah tidak kondusif. Setiap bangunan baru tidak lebih dari tiga lantai agar tidak memerlukan lift. Bangunan dirancang agar setiap ruangan mendapat pencahayaan dari sinar matahari sehingga akan meminimalisir penggunaan lampu di pagi, siang, dan sore hari. Kemudian, secara bertahap 20 hingga 30 tahun ke depan pindah ke kampus baru yang lebih kondusif, hijau, luas, dan representatif.

Kedua, menyediakan bis kampus untuk dosen dan staf sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sebelum transfortasi umum bagus dan nyaman, warga kampus akan memilih naik motor dan mobil pribadi kecuali pihak kampus menyediakan bis khusus.

Ketiga, membangun asrama mahasiswa, staf, dan dosen juga akan mengurangi kendaraan di kampus. Pembangunannya di area kampus yang bisa dijangkau dengan sepeda atau berjalan kaki. Di samping mengurangi kendaraan pribadi di area kampus, ia juga akan meningkatkan kinerja staf dan dosen. Mahasiswa juga bisa tepat waktu mengikuti perkuliahan. 

Keempat, tempat parkir kendaraan di luar kampus sehingga suasana kampus nyaman dan bersih. Warga kampus harus dibiasakan berjalan kaki satu hingga dua kilo. Perlu disiapkan atap penghubung gedung atau kendaraan khusus pengantar antar gedung untuk musim hujan. Kelima, mengurangi penggunaan kertas (paperless) untuk makalah, karya ilmiah, dan administrasi perkantoran dengan memanfaatkan teknologi dan lainnya. 

 

Memulai

Pengembangan universitas adalah cita-cita bersama warga kampus. Setiap kampus penting berkembang dalam banyak hal tetapi lebih penting bagaimana mengelola perkembangan sehingga kampus kita tetap hijau dan nyaman untuk belajar. Pembangunan kampus-kampus di Indonesia sepertinya tidak memerhatikan konsep go green atau pemanasan global.

Kampus hijau bukan saja akan membuat belajar dan pengajaran menjadi nyaman tetapi juga memperlambat pemanasan global. Kampus tidak hanya melaksanakan seminar go green, penghijauan, dan pemanasan global tetapi menerapkannya di lingkungan, melalui program, dan budaya kampus.

Kampus seharusnya menjadi contoh gerakan penghijauan dan melakukan upaya-upaya nyata terwujudnya label kampus hijau. Saatnya pemerintah menjadikan kampus hijau sebagai indikator penilaian akreditasi. Rektor harus dipaksa menata ulang dan merintis desain kampus yang berorientasi pada kampus hijau dan ramah lingkungan.

#LombaEsaiKemanusiaan

Kecerdasan Berkembang dalam Kegembiraan

diposting pada tanggal 5 Agt 2016 07.03 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta

Resensi Buku, Majalah Suara Guru, Edisi September-Oktober 2016

Ketiadaan buku dan media, bahkan ruang kelas tidak boleh menyurutkan pembelajaran sepanjang masih ada guru. Guru tidak akan tergantikan dalam pembelajaran. Siswa bisa belajar mandiri melalui buku dan media, tetapi melalui bimbingan seorang guru, siswa lebih cepat memahami pengetahuan atau menguasai keterampilan tertentu. Menurut Skinner, mengajar adalah mempercepat proses belajar (h.177).

Belajar harus sampai pada penguasaan siswa terhadap keterampilan-keterampilan yang khusus. Praktik harus lebih dominan dalam pembelajaran, paling tidak seimbang dengan pengkajian teori. Oakeshott menulis, pendidikan terutama ditujukan untuk mendapat keterampilan (h. 96). Selanjutnya, siswa difasilitasi dan dilatih untuk menemukan dan menciptakan hal-hal baru dalam bidangnya masing-masing. Piaget menilai, pendidikan berarti menghasilkan pencipta, sekalipun tidak banyak (h. 77).

Tujuan dari setiap temuan baru sejatinya untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik. Terbukti, kemajuan teknologi abad 21 mampu mengubah aspek ekonomi, politik, pertahanan, dan pendidikan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, kemajuan itu tidak ada artinya ketika sebagian manusia modern membunuh manusia lainnya melalui perang atau terorisme—dengan alasan apa pun. Padahal seharusnya, kehidupan akan lebih baik melalui pendidikan (Broudy, h. 131).

Maka, mengajar berarti merangsang berpikir siswa, seperti kata Heidegger, guru selaiknya menerima pemikiran atau menantang pemikiran anak (h. 55). Siswa dibiasakan memecahkan sejumlah masalah. Buku pelajaran memuat sekumpulan materi, tetapi guru yang akan memilih metode, strategi, dan pendekatan mengajar sehingga materi itu menjadi menarik dan mudah dimengerti oleh siswa.

Di kelas guru harus percaya pada kemampuan siswa, agar ia sukses menjadi fasilitator (Rogers, h. 99). Belajar-mengajar membutuhkan ketekunan dan kesabaran guru, disamping fasilitas yang memadai dan lingkungan yang kondusif. Maka, guru harus fokus dan punya waktu yang cukup untuk membina siswa. Jika tidak, maka pembelajaran tidak akan efektif.

Guru juga merupakan kunci pembelajaran yang menyenangkan. Simone Weil menulis, kecerdasan hanya tumbuh dan berkembang dalam kegembiraan (h. 142). Ciri murid gembira di kelas adalah ketika mereka merasa belajar bukan sebagai beban dan bukan aktivitas yang membosankan. Guru adalah salah satu alasan suka atau tidak suka para siswa belajar di kelas.

Mata pelajaran yang terlalu banyak juga berakibat buruk pada mental siswa. Siswa belajar banyak hal yang belum tentu berguna bagi kehidupan mereka kelak. Oleh karena itu, Sizer menawarkan, kurikulum yang “sedikit berarti banyak”, atau pentingnya kualitas belajar dibandingkan kuantitas mengajar (h. 457). Jika yang sedikit tapi utama, maka lebih baik, dibanding banyak tapi tidak utama.

Kecuali itu, guru harus menghindari hukuman fisik, karena menurut Neil, hukuman akan selalu menjadi tindakan kebencian (h. 11). Mengajak siswa yang bersalah berbicara dan berdialog empat mata jauh lebih baik daripada langsung menghukum siswa di depan teman-temannya. Tujuan dialog adalah menggali informasi mengapa anak berbuat yang tidak seharusnya. Dengan demikian, guru tahu akar masalahnya, dan bagaimana seharusnya masalah tersebut diselesaikan.

Dari pemaparan di atas cukup jelas bahwa tugas guru tidaklah ringan. Karena itu, guru layak mendapatkan gaji yang memadai untuk hidup sejahtera. Suatu hal yang masih menjadi mimpi bagi sebagian besar guru di republik ini. Linda Darling-Hammond menjelaskan, doronglah dan hargailah pengetahuan dan keterampilan guru (h. 544).

Di negeri ini guru tidak dihargai. Hakim yang menjatuhkan vonis 3 bulan penjara kepada guru Samhudi karena mencubit siswanya (4/8/2016), sungguh ia tidak memahami tugas dan kondisi guru yang sebenarnya. John White menulis, setiap warga bertanggung jawab memikirkan tujuan pendidikan (h. 478). Sikap hakim tersebut membuktikan bahwa seolah-olah tanggung jawab pendidikan hanya ada pada guru dan orangtua. Sebagai hakim, seharusnya ia menjadi pendidik bagi masyarakat dengan mengambil keputusan yang adil.      

 

Judul:

Ide-ide Brilian 50 Pakar Pendidikan Kontemporer Paling Berpengaruh di Dunia Pendidikan Modern

Editor: Joy A. Palmer

Penerbit: IRCiSoD, Yogyakarta

Tahun: 2015

Tebal: 571 halaman

 

 

 

 

Internasionalisasi Islam Indonesia

diposting pada tanggal 27 Jul 2016 00.19 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta

Republika, Sabtu, 23 Juli 2016 

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Universitas ini diproyeksikan menjadi lembaga riset studi-studi keislaman, sehingga ke depan Indonesia menjadi kiblat studi Islam. Orang Timur Tengah dan Eropa belajar Islam ke Indonesia, bukan sebaliknya sebagaimana yang terjadi selama ini. 

Universitas ini hanya akan membuka program S2 dan S3, sehingga fokus pada riset, baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen. Faktanya, universitas kelas dunia memiliki jumlah mahasiswa pascasarjana lebih banyak dibanding mahasiswa sarjana (S1). Hal inilah yang belum terjadi di Perguruan Tinggi Keagmaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia, meskipun para rektor memahami dan menyatakannya di setiap forum. Fokus kerja PTKIN, yaitu 11 UIN, 25 IAIN, dan 9 STAIN masih di tingkat sarjana bukan pascasarjana.

Tidak mudah mewujudkan gedung dan fasilitas universitas berskala internasional di tengah perekonomian bangsa yang sedang lesu, apalagi mewujudkan visi universitas riset di atas. Hingga saat ini bangunan belum ada, saya tidak yakin bisa selesai dalam dua hingga tiga tahun ke depan—meski lokasi kampus kemungkinan di daerah Depok Jawa Barat. Justeru inilah kesempatan baik bagi tim perumus untuk menyusun grand design dan rencana strategis universitas secara matang, sehingga tujuan ideal pendirian universitas bisa dicapai. 

 

Mutu Mahasiswa dan Dosen

Tulisan singkat ini menjelaskan sejumlah tantangan dan peluang dalam mewujudkan cita-cita sebagian anak bangsa untuk memiliki universitas Islam bertaraf internasional. Pertama, masukan mahasiswa dan dosen. Kriteria calon mahasiswa pascasarjana di antaranya adalah kemampuan menulis dan kemampuan bahasa asing, karena target lulusannya adalah menjadi peneliti; S2 menguji teori dan S3 menemukan teori baru.

Status para mahasiswa pun harus mahasiswa full study. Tidak sedikit mahasiswa pascasarjana PTKIN di Indonesia masih tetap mengajar dan menjabat, disamping kuliah (izin belajar bukan tugas belajar). Akibatnya mereka tidak bisa fokus meneliti. Tidak akan mudah mendapatkan kriteria mahasiswa full study dan memiliki kemampuan menulis dan Bahasa asing yang bagus di tahun-tahun pertama UIII, karena standar lulusan S1 PTKIN Indonesia lemah dalam kemampuan menulis apalagi meneliti, dan lemah juga dalam kemampuan berbahasa asing. Kecuali itu, kemampuan ekonomi masyarakat masih lemah. 

Demikian juga tidak akan mudah mengumpulkan dosen-dosen ahli dalam kajian Islam yang memiliki reputasi internasional, khususnya dalam penerbitan artikel jurnal dan buku internasional. Mungkin ada tapi tersebar di setiap provinsi Indonesia atau tersebar di luar negeri. Bagaimana akan bisa melahirkan lulusan sebagai peneliti yang mampu melahirkan artikel-artikel atau karya berbobot jika para dosennya tidak pernah atau sedikit publikasi internasionalnya? 

Jujur saja sedikit sekali dosen PTKIN yang fokus pada dunia penelitian, dan makin sedikit jumlahnya dosen yang pakar dalam penelitian kajian Islam yang berhasil mengkader para yuniornya dalam bidang penelitian. Maka, inilah momentum tepat bagi pemerintah untuk memanggil putra-putri terbaik bangsa yang mengajar di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Yaitu mereka yang bergelar doktor atau profesor dalam bidang kajian Islam. Sebelumnya, pemerintah harus menyiapkan rumah, gaji, dan fasilitas lainnya yang layak buat mereka.    

 

Publikasi Hasil Riset

Kedua, proses dan sistem belajar-mengajar. Sulit menghasilkan tesis atau disertasi yang bagus jika kompetensi masukan mahasiswanya lemah seperti dijelaskan di atas. Apalagi tesis ditulis hanya selama satu semester atau disertasi selama tiga atau lima semester. Maka program penguatan bahasa asing dan kemampuan riset harus dilakukan sebelum memulai perkuliahan.   

Mahasiswa pascasarjana PTKIN sulit didorong menulis tugas akhir di semester-semester awal perkuliahan karena pemahaman teori, metodologi, dan kemampuan menulisnya sangat lemah. Bahkan setelah mengikuti perkuliahan selama tiga semester pun mahasiswa pascasarjana itu tetap lemah dalam tiga hal tersebut. Hal ini sekali lagi karena mutu masukan mahasisnya sangat lemah sejak awal. Singkatnya, proses seleksi tidak ketat.

Maka, proses seleksi menjadi kata kunci dalam mewujudkan universitas riset. Istilahnya, “menyaring” calon mahasiswa bukan “menjaring”. Pada tahun-tahun pertama pendirian UIII perlu disediakan beasiswa penuh untuk memperoleh calon-calon mahasiswa yang bermutu dalam kajian Islam. Ruang kuliah, perpustakaan, jaringan internet, taman baca, dan ruang menulis khusus disiapkan dengan baik dan matang.   

Ketiga, publikasi hasil riset. Melahirkan lulusan menjadi peneliti yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan tidak mustahil bisa dicapai dengan sistem dan strategi di atas. Hal lainnya adalah perlu disiapkan jurnal cetak dan daring untuk menampung karya-karya mahasiswa dan dosen, meskipun bisa saja mengirimkannya ke jurnal kampus atau asosiasi lain, baik di dalam maupun luar negeri.

UIII perlu memiliki jurnal ilmiah sendiri tentang kajian Islam Indonesia, terutama yang berbasis daring sesuai tuntutan Kemristek Dikti. Dengan demikian, ilmuwan dari dalam dan luar negeri akan mudah mengakses dan mengenal hasil-hasil riset ilmuwan Indonesia. Semakin sering artikel tersebut dibaca dan dijadikan rujukan oleh para akademisi di banyak negara, maka pelan tapi pasti UIII akan kedatangan mahasiswa dan dosen dari luar negeri.

PTKIN Indonesia tidak menjadi rujukan ilmuwan dunia karena disamping minim publikasi ilmiah juga karena hasil-hasil risetnya tidak terpublikasi secara internasional, baik cetak maupun daring. Karena itu, perlu disiapkan tenaga teknis khusus yang menangani sirkulasi artikel secara daring. PTKIN banyak yang memiliki visi menjadi universitas riset atau universitas kelas dunia tetapi mengabaikan pengadaan staf-staf khusus yang menangani jurnal daring ini.

Idealnya, tidak hanya staf yang memahami sirkulasi artikel secara daring dalam sebuah laman situs web jurnal, tetapi para penulis artikel dan mitra bebestari juga wajib memiliki akun masing-masing dan memahami dengan baik cara menggunakannya. Meski tuntutannya demikian, diakui bahwa sirkulasi artikel secara daring masih dilakukan oleh staf jurnal.           

Hal di atas bisa terwujud jika pemerintah dan swasta berkomitmen menyokong pendanaan riset kajian Islam. Selama ini, dosen PTKIN sulit mendapatkan dana penelitian karena dananya terbatas, sehingga harus bersaing dengan ratusan dosen lainnya. Pada medio 2016 ini misalnya, pemerintah tiba-tiba memotong anggaran dana seluruh kementerian, yang di antaranya berpengaruh terhadap jumlah dana penelitian di kampus.

Terakhir, tidak perlu menggunakan kata internasional untuk nama universitas agar dikenal dunia. Cukup dibuktikan dengan produktivitas publikasi hasil-hasil riset yang bagus, konsisten, dan meningkat setiap tahun, insya Allah, dalam sepuluh atau dua puluh tahun setelah berdiri, UIII akan menjadi magnet penarik ilmuwan mengkaji Islam pada umumnya, dan Islam Nusantara pada khususnya.              

 

 

Menimbang Seragam PNS

diposting pada tanggal 25 Jul 2016 18.28 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta

Amanah, Selasa, 26 Juli 2016  

Sejak Jokowi kampanye sebagai calon Presiden RI pada 2014, kemudian terpilih hingga pelantikan menteri, baju putih menjadi booming. Baju putih identik dengan Jokowi, sehingga di kantor-kantor, pegawai laki-laki tua maupun muda yang memakai baju putih lengan panjang digulung satu atau dua kali lipatan otomatis dapat teguran atau candaan “Jokowi”.   

Kini, setiap kementerian, sekolah, dan kampus negeri mewajibkan para pegawai, pejabat, guru, dan dosen memakai baju putih di hari-hari tertentu. Beberapa kantor kementerian menambahkan baju batik dan pakaian adat di hari yang telah ditentukan. Baju batik dan pakaian adat merupakan hal baru bagi sebagian kementerian.

Pada awal kebijakan baju putih diterapkan, konon omzet pedagang batik berkurang drastis hampir 50 persen. Batik yang sudah lebih dulu dipakai sebagai seragam kantor pada setiap satu atau dua hari kerja tergeser oleh baju putih. Mungkin ini alasannya mengapa kini seragam kantor lima hari kerja itu adalah baju putih, baju batik, dan pakaian adat. Demi mewadahi berbagai kepentingan.

        

Permukaan

            Selintas tidak ada yang salah dengan kebijakan seragam ini. Baju putih melambangkan kesucian, kebersihan, dan kejujuran. Lengan panjang yang dilipat menandakan siap bekerja secara total. Baju batik dan pakaian adat adalah bukti cinta dan penghargaan terhadap budaya hasil karya anak bangsa. Memakai baju batik dan pakaian adat juga merupakan bentuk promosi budaya, baik internal maupun eksternal, sehingga kita dan orang luar mengetahui budaya bangsa ini yang amat kaya dan beragam.   

Kenyataannya, belum semua pegawai dan pejabat menjadikan ruh atau jiwa pakaian itu sebagai spirit dalam bekerja. Pegawai malas dan tidak kompeten masih banyak, yang seharusnya mulai bangkit dan meningkatkan kompetensi diri. Pejabat masih saja berkata-kata kotor, grasa-grusu, dan menebar fitnah di hadapan media, yang selayaknya harus santun, hati-hati, dan melakukan cek dan ricek (tabayyun) sebelum mengeluarkan pendapat.

Korupsi tidak berkurang dilakukan oleh jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Meskipun KPK sering melakukan tangkap tangan pelaku korupsi, mereka seperti tidak jera dan tidak takut sama sekali. Semua lapisan bangsa ini sudah terjerat korupsi. Bahkan, korupsi terjadi dalam sektor pendidikan. Penggelapan dana BOS oleh kepala sekolah dan bendahara, misalnya.       

Demikianlah, kebijakan seragam baru sebatas perubahan penampilan pegawai dan pejabat. Ia hanya menyentuh aspek permukaan, tetapi belum mengubah mentalitas pemakainya. Sebagai perbandingan, hasil penelitian Brunsma (2006: 50-53) menyimpulkan bahwa seragam sekolah tidak efektif, dan tidak melahirkan sikap dan lingkungan yang positif.

Bahkan, kewajiban memakai pakaian adat menambah beban baru bagi pegawai, khususnya kaum perempuan. Perlu biaya tambahan untuk membeli pakaian, terutama pakaian adat. Memakainya memerlukan waktu, dan aksesoris khusus yang sesuai. Tidak masalah jika mereka menggunakan mobil ke kantor, tetapi naik motor atau angkutan umum? Bayangkan, kepanasan dan kehujanan.

Akhirnya, kantor-kantor pemerintahan berubah menjadi show room pakaian adat, di mana budaya pamer penampilan lebih menonjol. Perempuan punya kecenderungan untuk tampil lebih baik dalam berpakaian daripada laki-laki. Maka, kebijakan seragam adat ini, disadari atau tidak, merupakan penjajahan atau pengekangan terselubung terhadap kebebasan perempuan dalam berbusana yang dianggap nyaman bagi mereka dalam bekerja. Diko (2012: 223) menjelaskan dalam The Gender Politics of The School Uniform, bahwa meskipun seragam sekolah efektif melahirkan rasa kepemilikan (a sense of belonging), tetapi menimbulkan ketidakadilan gender.

Bekerja dengan memakai pakaian adat mungkin lebih ribet dan tidak nyaman dibanding berpakaian putih atau batik. Bayangkan, perempuan hilir-mudik memakai hak tinggi dengan bawahan rok! Seperti mereka yang bekerja di pusat-pusat pelatihan, yang membutuhkan mobilitas tinggi, misalnya menjemput pembicara, kordinasi antar kelas, dan mengurus administrasi.

 

Kinerja

            Demikianlah, seragam pegawai semestinya mempertimbangkan kenyamanan dalam bekerja disamping keindahan dan pelestarian budaya. Mungkin memakai baju putih dan baju batik tidak masalah karena mudah diperoleh, tetapi memakai pakaian adat jelas menambah beban pegawai, baik dari segi finansial maupun segi kepraktisannya.

            Sangat ironis, jika di kantor pemerintahan dan sekolah, para pegawai, pejabat, dan guru berpenampilan “istimewa”, sementara kedisiplinan, kompetensi, dan kejujurannya tidak berubah ke arah yang lebih positif. Kebanggaan pegawai dan pejabat terhadap keragaman budaya daerah bangsa ini harus selaras dengan kinerja yang penuh disiplin, tanggung jawab, jujur, dan kompeten.   

Cara pandang pejabat dan birokrasi di negeri ini sering lebih sibuk dan fokus pada mengatur penampilan luar dan fisik seorang pegawai daripada hasil kinerjanya. Seragam pegawai dan name tag, contohnya. Sementara terhadap pegawai yang kompetensi dan kinerjanya rendah, pejabat dan birokrasi sering tidak bisa mengambil tindakan yang tegas.

Banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak kompeten dan berkinerja rendah di banyak kementerian dan instansi pemerintah, tetapi mereka memperoleh upah sama dengan mereka yang kompeten dan berkinerja baik. Ketika seseorang sudah menjadi PNS, sulit memberhentikannya meskipun keberadaannya seperti tidak ada bagi institusi.  

Itulah salah satu pekerjaan besar pemerintah. Semangat pemerintah dalam mengubah tampilan luar pegawai dan pejabat harus berbanding lurus dengan kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka masing-masing di setiap instansi. Dengan demikian, PNS mampu menunjukkan hasil kinerja nyata, disamping ramai-ramai berfoto ria saat mengenakan pakaian adat di kantor, dan mengunggahnya ke Facebook. Ibarat seorang gadis, PNS harus tampil cantik luar dan dalam.  

 

Keluarga Pembelajar

diposting pada tanggal 11 Jul 2016 20.22 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta

Amanah, Selasa, 12/7/2016

Ada dua perilaku anak-anak dan remaja yang mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Kekerasan seksual terhadap anak dan perundungan (bullying) di sekolah. Anak-anak dan remaja dalam dua kasus tersebut tidak hanya menjadi korban tetapi juga sebagai pelaku. Baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, keduanya menyiratkan masalah yang tidak ringan.

Menjawab persoalan tersebut melalui pembenahan pendidikan di sekolah tentu benar, tetapi itu saja belum cukup. Mendidik keluarga menjadi tempat yang kondusif bagi pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak juga sangat penting dan utama. Menyalahkan pendidikan sekolah semata, tetapi mengabaikan pendidikan keluarga adalah keliru.

Keluarga merupakan tempat pertama dan strategis penumbuhan kecerdasan dan karakter anak karena di sanalah pertama kali anak tumbuh sebelum masuk sekolah dan di sana pula anak paling banyak menghabiskan waktunya. Maka, kualitas keluarga sangat penting dalam tumbuh-kembang setiap anak.

Di samping tanggung jawab pemenuhan kebutuhan anak yang bersifat fisik, seperti makan-minum, pakaian, dan tempat tinggal, keluarga memiliki tanggung jawab yang lebih utama kepada anak, yaitu mengembangkan kecerdasan dan karakter anak. Ironisnya, baik keluarga mapan secara ekonomi maupun keluarga lemah, sering mengabaikan pembentukan karakter anak.

Pertama, orang tua adalah guru pertama yang mengajarkan anak berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Kelambanan anak dalam kemampuan calistung bisa jadi karena mereka menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada guru-guru di sekolah, sementara di rumah tidak pernah ada pembelajaran sama sekali.  

Orang tua juga membantu anak menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan cara membimbing dan mengarahkan, bukan dengan cara mengerjakan tugas anak. Orang tua bisa saja menyediakan guru khusus untuk anak di rumah, tetapi bimbingan orang tua tetap diperlukan. Di samping itu, orang tua sejak dini mengenali bakat anak dan mengembangkan bakat tersebut sesuai kemampuan mereka masing-masing.     

Kedua, orang tua adalah guru utama dalam mengembangkan karakter anak sejak dini melalui teladan mereka, pembiasaan anak, dan disiplin seluruh anggota keluarga. Justeru, di masa-masa anak sebelum sekolah lah pembentukan karakter ini sangat penting. Membentuk karakter menjadi anak yang baik tidak mudah di zaman penuh serba-serbi bacaan dan tontonan tidak mendidik yang tersedia sangat dekat dengan anak.  

Keberhasilan pendidikan karakter anak di rumah akan melahirkan anak yang tidak hanya mampu berbuat baik pada dirinya sendiri tetapi juga mampu berbuat baik kepada orang lain. Anak yang dibiasakan mengasihi sesama tidak akan mampu menyakiti orang lain, apalagi sesama siswa teman satu sekolah atau lain sekolah, seperti pada kasus perundungan dan tawuran yang terus terjadi.

Tidak hanya itu, anak yang terbiasa terbuka di rumah kepada orang tua akan terhindar dari kejahatan yang dilakukan berulang kali kepada dirinya, seperti dalam kasus perundungan atau kejahatan seksual yang dilakukan sampai berkali-kali dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Mungkin juga, kedekatan anak dengan orang tua bisa menghindarkan anak dari kasus kekerasan, karena orang tua segera bertindak.     

Singkatnya, anak yang tumbuh baik di rumah bersama orang tua yang baik akan mencegah mereka berbuat buruk kepada orang lain sekecil apa pun apalagi kejahatan besar, sekaligus akan terhindar dari kejahatan yang dilakukan berulang terhadap dirinya, bahkan bisa mencegah tindak kekerasan atau kejahatan.      

 

Hubungan yang Baik

Kenyataannya, tidak semua keluarga mampu mendidik anak-anak dengan baik karena beragam alasan, seperti sibuk, tidak berpendidikan, tidak paham ilmu pharenting, dan pernikahan dini. Solusinya dua. Pertama, orang tua memperbaiki hubungan dengan anak. Anak adalah cermin orang tuanya meskipun setiap anak lahir membawa bakat dan karakter mereka masing-masing. 

Meski orang tua sibuk, mereka harus menyempatkan waktu mendengarkan cerita, harapan, dan keluh-kesah anak. Orang tua yang sering meninggalkan rumah bersedia menelepon rumah. Anak boleh menonton televisi tetapi dibatasi jam dan programnya. Anak diberi fasilitas internet melalui telepon atau komputer tetapi diberi pengertian apa saja yang layak dibaca dan ditonton.     

Kedua, orang tua memperbaiki hubungan dengan guru. Orang tua tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada guru, karena waktu guru terbatas. Satu atau dua guru mendidik 20 hingga 40 peserta didik, bagaimana bisa efektif? Komunikasi dan dialog antara orang tua dan guru dibutuhkan pada saat-saat tertentu, terutama pada saat anak mengalami masalah—kecil maupun besar. Kasus pemenjaraan seorang guru oleh orang tua tidak perlu terjadi jika orang tua memahami kesulitan guru dan menanggalkan egoisme.

Orang tua harus mencari tahu bagaimana perilaku anaknya di sekolah melalui guru langsung, tidak semata dari apa yang dikatakan anak. Menelepon atau mengirim sms bisa dilakukan jika memang betul-betul tidak sempat ke sekolah. Jika ada masalah dengan anak di sekolah atau di rumah, orang tua bisa menjadikan guru sebagai tempat bertanya dan berdialog.       

Inti dari dua solusi tersebut adalah kemauan orang tua untuk belajar. Belajar dari kasus kekerasan pada anak yang sering terjadi. Belajar di mana pun selagi sempat. Belajar melalui media apa pun tentang ilmu pharenting, baik dari buku, ceramah, maupun internet. Mungkin saja, cara mendidik anak yang kita terapkan di rumah selama ini kita anggap benar padahal sejatinya salah.  

Kemendikbud melalui direktorat pembinaan pendidikan keluarga misalnya, menyediakan buku petunjuk teknis bagi orang tua dan guru terkait pendidikan anak. Tujuannya adalah terbentuknya keluarga hebat melalui kemitraan dengan sekolah. Sumber belajar menjadi orang tua bijak sangat melimpah. Maukah kita para orang tua belajar membangun keluarga hebat?       

Menyoal Pelatihan Guru

diposting pada tanggal 17 Jun 2016 16.37 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta   [ diperbarui17 Jun 2016 16.52 ]

Media Indonesia, 18 Februari 2013 (opini ini memenangkan Juara II kategori artikel pendidikan dari Mendikbud M Nuh)

SARAN paling banyak dilayangkan kepada Kementerian Pendi dikan dan kebudayaan (Kemendikbud) terkait dengan rencana perubahan kurikulum ialah pentingnya penyiapan guru sebagai pelaksana kurikulum di kelas. Pelatihan sangat penting bagi guru, seperti dikatakan Sutermeister (1976) dalam People and Productivity, “Kemampuan dihasilkan dari pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, pelatihan, dan minat. Keterampilan dipengaruhi oleh bakat dan kepribadian, sebagaimana juga oleh pendidikan, pengalaman, pelatihan, dan minat.“

Berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya, banyak guru belum memahami kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)–meskipun melaksanakannya; mempraktikkan belum tentu memahami. Jika belajar dari masa lalu, kebijakan baru tidak serta-merta meningkatkan mutu pendidikan. Sosialisasi dan pelatihan terkait dengan kebijakan dilakukan, tetapi tidak menyasar hingga ke lapisan yang berkepentingan.

Pelaksanaan kebijakan dilakukan secara terburu-buru. Bradley, et al (1994) menulis dalam Developing Teachers Developing Schools; Making Inset Effective School, tentang pentingnya pelatihan bagi guru sehingga mereka bisa mengajarkan hal-hal baru bagi para murid dan sekolah mampu menghadapi setiap perubahan dengan penuh percaya diri.

Tidak ada jaminan guru menjadi kompeten setelah mengikuti pelatihan. Kasus pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) bisa jadi pelajaran. PLPG merupakan syarat guru memperoleh sertifikat profesi (guru). Namun, banyak penelitian membuktikan tidak ada korelasi positif antara sertifikasi dan kompetensi guru.

Rantai Masalah

Mengapa pelatihan-pelatihan guru seperti PLPG tidak efektif? Beberapa masalah terkait dengan pelatihan bisa diringkaskan dalam beberapa butir berikut ini. Pertama, terkait dengan materi dan metode penyampaiannya. Pelatihan tidak efektif karena sekadar teoretis-konseptual. Pelatihan seharusnya melatih keterampilan guru terkait dengan tugas-tugasnya, seperti komputer, pembelajaran aktif, dan penelitian tindakan kelas.

Darling-Hammond, et al (2005) menulis dalam The Design of Teacher Education Programs, `Pelatihan harus memperhatikan kebutuhan riil guru terkait dengan fungsinya sebagai pengajar dan pendidik, bukan sebatas memberikan kemampuan teoretis’. Materi pelatihan harus memuat keterampilan di samping konseptual. Masalahnya lebih dari itu, sering materi yang membutuhkan praktik disampaikan secara teoretis atau konseptual. Seharusnya peserta langsung praktik dan pelatih mengarahkan.

Kedua, masalah di seputar peserta. Peserta yang dikirim sekolah tidak sesuai dengan kualifikasi yang diminta panitia, seperti pelatihan untuk guru matematika, tetapi yang dikirim ialah guru bahasa Inggris. Pengiriman pe Inggris. Pengiriman peserta yang tidak tepat tersebut memunculkan masalah baru, yaitu ketidakpahaman peserta pada materi-materi pelatihan. Akibatnya, peserta sulit menerima materi dan sulit beradaptasi dengan suasana pelatihan.

Pelatihan tidak efektif juga karena peserta tidak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Peserta sangat pasif di dalam kelas. Tidak bergairah. Guru senior atau sangat tua biasanya kehilangan semangat sehingga hanya menjadi pendengar. Padahal, tipe pelatihan membutuhkan komunikasi dua atau multiarah. Dengan strategi pembelajaran aktif apa pun, kategori peserta seperti itu biasanya sulit ‘maju’.

Kecuali itu, kesempatan mengikuti pelatihan bagi guru tidak merata. Kuota pelatihan tidak sebanding dengan jumlah guru. Di sisi lain, setelah pelatihan, guru tidak berinisiatif atau tidak diberi kesempatan oleh sekolah untuk melatih sesama guru.

Ketiga, terkait dengan waktu. Waktu pelatihan sangat sempit sehingga materi pelatihan tidak dipahami secara utuh oleh guru. Jumlah materi pelatihan cukup banyak, sedangkan waktunya sedikit. Sebagai contoh, pelatihan dilaksanakan pada pukul 07.00-22.00. Itu amat melelahkan bagi peserta pelatihan sehingga pelatihan tidak efektif. Itu amat melelahkan bagi peserta pelatihan sehingga pelatihan tidak efektif. Pelatih juga sering menutup sesi pelatihan tidak sesuai dengan waktu yang disediakan.

Pelatihan juga sering dilaksanakan tidak tepat waktu. Pelatihan sering dilaksanakan pada waktu Sabtu-Minggu, waktu guru istirahat dan berkumpul bersama keluarga. Hal itu membuat kurangnya konsentrasi mereka. Padahal, guru memerlukan relaksasi satu atau dua hari dalam seminggu.

Keempat, pelatih yang tidak kompeten. Pelatihan guru sudah menjadi proyek yang dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu sehingga mengabaikan aspek kompetensi siapa melatih materi apa. Akhirnya, tujuan pelatihan tidak tercapai karena pelatih bukan orang yang menguasai materi.

Kelima, terkait dengan sekolah. Fasilitas sekolah sangat sekolah sangat minim sehingga tidak mendukung penerapan keterampilan guru setelah selesai pelatihan. Guru memerlukan tempat dan fasilitas untuk mempraktikkan pengetahuan barunya setelah pelatihan. Keterampilan baru guru sering tidak terlatih saat sudah kembali ke sekolah yang minim fasilitas. Kecuali itu, budaya sekolah juga tidak propembaruan.

Morley dalam Recent Developments in In-Service Education and Training for Teacher (1994) menulis, ‘Kesadaran saja belum cukup, dan di mana pun pelatihan ditempatkan, ia harus didukung (back up) oleh satu pemahaman tentang prinsip-prinsip dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan, jika ingin mengubah sebuah praktik’.

Masalah lainnya sekolah sering tidak mengirim guru untuk pelatihan karena kekurangan guru. Itu yang menjadikan mutu guru tidak pernah meningkat dari tahun ke tahun. Alih-alih meneruskan pendidikan ke jenjang S-1 atau S-2, untuk pelatihan pun guru sering gagal.
Keenam, pengabaian terhadap evaluasi pelatihan. Pelatihan berakhir tanpa evaluasi. Jikapun ada evaluasi, data evaluasi tidak dimanfaatkan untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi dilakukan sekadar formalitas.

Padahal, evaluasi bertujuan mengetahui kelebihan dan kekurangan pelatihan. Seperti diungkapkan Stufflebeam dalam Evaluation Models: Viewpoints on Education and Human Services Evaluation (1985), “Tujuan paling penting dari evaluasi program ialah bukan untuk membuktikan, melainkan untuk meningkatkan.“ Tanpa (pemanfaatan hasil) evaluasi, sulit mengharapkan pelatihan yang efektif di masa depan.

Langkah Perbaikan

Rantai masalah tersebut bisa diatasi dengan beragam cara sehingga pelatihan men jadi efektif. Pertama, pelatih harus memiliki sertifikat pelatih melalui training of trainers (ToT). ToT sebaiknya memuat ma teri pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAI KEM), tentu di samping materi utama. Dengan demi materi utama. Dengan demikian, ia tidak hanya memiliki pemahaman tentang substansi materi, tetapi juga menguasai metode penyampaiannya.

Kedua, penambahan waktu pelatihan. Pola pelatihan in-onin (in-service training, on the job learning, and in-service training) bisa diterapkan. Pelatihan dibagi dalam tiga tahap besar. Peserta mengikuti pelatihan dalam waktu tertentu (teori), kemudian praktik di sekolah masing-masing, dan selanjutnya tahap penilaian hasil kerja guru.

Pada tahap akhir ini guru menerima feedback dari para pelatih. Pola itu sudah dilakukan dalam beberapa pelatihan, khususnya di 12 pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kepen didikan (P4TK) seluruh Indonesia. Akan tetapi, di lembaga lain seperti lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK), pola pelatihan tersebut belum diterapkan–khususnya di Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sebagai contoh).

Ketiga, sekolah dikelola dengan manajemen terbuka atau transparan, dan menghindari praktik koruptif, nepotisme (buta), serta mulai berbenah ke dalam secara perlahan tetapi pasti. Fasilitas pembelajaran dilengkapi sesuai kemampuan. Para guru diberikan haknya sesuai aturan yang berlaku, seperti kesempatan yang sama bagi semua guru untuk mengikuti pelatihan.

Keempat, sekolah melaksanakan pelatihan mandiri. Sekolah mendesain sendiri program-program pelatihan yang menjadi kebutuhan guru, minimal dua kali dalam setahun. Namun, sekolah sering abai terhadap pentingnya peningkatan kompetensi guru. Padahal, tanggung jawab peningkatan mutu guru bukan hanya pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sekolah.

Astin (1985) mengingatkan dalam Achieving Educational Excellence, “Lembaga yang paling unggul ialah yang memiliki pengaruh yang besar pada pengembangan kepribadian dan pengetahuan siswa, para pendidik, dan kemampuan pedagogis dan produktivitas.“ Dalam hal ini, kepala sekolah bisa bekerja sama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG).

Akhirnya, pelatihan yang berkelanjutan (continuous improvement) sangat penting bagi guru. Guru tidak hanya akan mengetahui hal baru, tetapi juga menguasai keterampilan dan sikap baru. Hal itu disebabkan tujuan akhir dan hakiki dari setiap pelatih an ialah mengajar guru cinta belajar. Dengan demikian, mutu guru meningkat dan selalu siap dengan perubahan apa pun, termasuk dari KTSP ke kurikulum 2013.

1-10 of 80