News‎ > ‎

Belajar Bersama Kabut Asap

diposting pada tanggal 14 Jun 2016 16.27 oleh Jejen Musfah FITK
Republika, 02 November 2015

 Meliburkan sekolah akibat kabut asap jelas merupakan kebijakan yang dilematis. Tetap sekolah berarti siswa beresiko kehilangan nyawa, tidak sekolah berarti siswa tertinggal pelajaran dan ujian nasional (UN). Sampai saat ini, sekolah sudah diliburkan satu bulan hingga dua bulan, seperti di Kalimantan Tengah. Belum ada tanda-tanda sampai kapan siswa kembali belajar di sekolah.   

Kabut asap tidak hanya menyebabkan penyakit gangguan pernafasan, tapi kematian sejumlah orang. Jumlah daerah yang terdampak asap saat ini mencapai 48 Kabupaten/ Kota di 5 Provinsi, yaitu Kalimantan tengah (14 daerah), Sumatera Selatan (7 daerah), Riau (9 daerah), Kalimantan Barat (7 daerah), dan Jambi (11 daerah). Dilaporkan, 43 juta penduduk Indonesia terdampak kabut asap.

Jika kabut asap tidak bisa dihilangkan dalam waktu dekat ini, maka alternatif kebijakan berikut bisa dipertimbangkan. Pertama, tetap menjadikan sekolah sebagai tempat belajar, dengan catatan aman dari bahaya kabut asap. Dari berbagai media, dikabarkan bahwa untuk menghalangi kabut asap masuk ke ruangan kelas bisa memakai alat khusus karya anak bangsa, atau menggunakan alat-alat sederhana tertentu. 

Kedua, memindahkan sekolah atau ruang kelas ke tempat yang aman dari asap, seperti ruang rapat kantor pemerintahan, hotel, atau rumah toko. “Pemda hendaknya memanfaatkan fasilitas pemerintah yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan untuk menjadi lokasi sementara kegiatan belajar-mengajar,” demikian poin kelima dari 9 instruksi Mendikbud terkait kabut asap. Melalui instruksi ini jelas bahwa, Pemda perlu mencari alternatif tempat lain selain ruang kelas sekolah.

Dua alternatif kebijakan tersebut perlu diikuti petunjuk teknis agar proses belajar-mengajar dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga SMA (Sekolah Menengah Atas) tetap bisa dijalankan meski kabut asap belum 100 persen hilang di wilayah bencana. Kebijakan ini belum terlambat dilakukan, di tengah belum ada kepastian kapan kabut asap akan hilang dan sekolah diliburkan sampai waktu yang tidak ditentukan.

Pertama, guru dan siswa dijemput di lokasi tertentu memakai bus atau mobil pribadi. Mobil pribadi bisa diisi oleh siswa yang rumahnya berdekatan. Bus bisa dikordinasi oleh kepala desa atau camat. Jika tidak semua guru bisa mengajar, maka bisa digantikan oleh widyaiswara, dosen, mahasiswa, polisi, tentara, atau aparatur sipil negara.

Kedua, waktu belajar dikurangi sesuai kebutuhan. Jika biasanya seminggu empat atau lima hari belajar di sekolah, maka bisa dijadikan satu atau dua hari saja. Tiga atau empat hari sisanya, siswa belajar mandiri di rumah masing-masing atas bimbingan orangtua. Bisa juga mereka belajar kelompok di rumah temannya atas bimbingan orangtua yang kompeten.

Hal ini sangat mungkin, karena setiap siswa memiliki buku pelajaran. Format buku sudah didesain mengandung soal-soal di setiap akhir pembahasan materi. Guru memberikan tugas mandiri terstruktur. “Selama diliburkan, sekolah diharapkan memberikan tugas terstruktur yang mendorong siswa tetap belajar,” kata Mendikbud. Waktu masuk sekolah juga bisa di siang hari. Dilaporkan bahwa, kualitas udara cenderung buruk di pagi hari, dan membaik menjelang siang.

Ketiga, dilakukan pemadatan materi. Tidak harus semua mata pelajaran diajarkan di sekolah. Misalnya, mata pelajaran yang di-UN-kan saja bagi kelas VI SD, III SMP, dan SMA. Untuk kelas I hingga kelas V SD, dan kelas I dan II SMP dan SMA, bisa disepakati mata pelajaran apa saja yang harus diberikan. Model pembelajaran di sekolah diarahkan pada latihan menjawab soal, seperti fokus pada lembar kerja siswa (LKS). Guru menjelaskan jika siswa tidak memahami soal-soal tertentu.    

Jika skenario kebijakan di atas berjalan, maka Ujian Nasional (UN) akan tetap bisa dilaksanakan, meskipun mungkin mundur beberapa minggu atau satu bulan dari waktu yang seharusnya. Siswa dan orangtua tidak perlu risau karena UN tidak lagi menjadi satu-satunya syarat kelulusan.

Libur sekolah karena kabut asap bukan tahun ini saja terjadi. Setiap kali kebakaran hutan, sekolah diliburkan, meskipun tahun ini merupakan libur sekolah yang terlama. Tidak mungkin, setiap bencana terjadi sekolah diliburkan. Karena itu, dibutuhkan regulasi permanen dari pemerintah untuk mengantisipasi kabut asap di tahun-tahun berikutnya.

Tidak ada yang menjamin bahwa bencana kabut asap tahun ini adalah yang terakhir kalinya. Dengan regulasi permanen tersebut, sekolah tidak diliburkan meskipun bencana kabut asap kembali terulang. Pemerintah harus memiliki desain pembelajaran yang digunakan pada saat “bencana alam” terjadi di daerah tertentu—seperti kabut asap.

Pemerintah harus memiliki alat yang mampu menangkal asap, mendesain bangunan ruang kelas yang “siap bencana”, dan punya grand design belajar di tengah kabut asap. Karena itu, temuan alat penangkal atau pengurang kabut asap harus diapresiasi setinggi-tingginya oleh pemerintah. Pemerintah harus memberikan dana yang memadai kepada para ilmuwan Indonesia untuk melakukan riset lanjutan, khususnya untuk kesempurnaan alat tersebut, dan alat pemadam kebakaran hutan yang efektif.

Dengan demikian, kita menjadi bangsa pembelajar dari masa lalu. Bangsa yang selalu siap menghadapi bencana dengan persiapan yang matang, didukung oleh kemampuan dan hasil karya anak-anak bangsa—meski tak satu pun dari kita mengharapkan bencana. Jika segala usaha sudah maksimal, namun tidak juga berhasil mengatasi bencana, mungkin saatnya kita pasrah kepada Sang Pencipta seraya berdoa minta diturunkan hujan.           

      

Comments