News‎ > ‎

Dilema Kepala Sekolah

diposting pada tanggal 12 Jun 2016 15.07 oleh Jejen Musfah FITK
Amanah, Februari 2016
            Modus kejahatan semakin beragam dan pelakunya bisa menyamar sebagai apa saja. Tidak terkecuali dalam dunia pendidikan, penjahat menyamar menjadi wartawan atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka mengaku memiliki bukti penyimpangan penggunaan dana sekolah dan akan memberitakannya jika kepala sekolah tidak mau “kerja sama”.
            
            Kejahatan model ini saya dengar langsung dari para pengawas dan kepala madrasah di Bogor dan Bekasi pada 2014, tepatnya saat saya menjadi pelatih untuk guru-guru madrasah selama hampir dua tahun atas dana dari Australia. Perilaku mereka sudah sangat meresahkan warga sekolah, khususnya kepala sekolah.

Kenangan pahit itu muncul lagi saat membaca berita, bahwa 40 lebih kepala SD, SMP, dan SMA mengundurkan diri. Kepala sekolah di Kecamatan Kotagajah dan Seputihraman, Lampung, itu tidak tahan mendapat intimidasi dari oknum yang mengaku LSM dan wartawan (Selasa, 26/01/2016). Keputusan kepala sekolah ramai-ramai mengundurkan diri, menjadi tanda tanya besar: “Apa sebenarnya yang terjadi dalam pengelolaan dana sekolah?”

Biasanya, dana yang dipertanyakan oleh oknum itu adalah dana yang berasal dari pemerintah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Ruang Kelas Baru (RKB), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Jika pengelolaan dana-dana itu dilakukan dengan baik dan sesuai aturan, mengapa kepala sekolah harus takut? Bukankah seharusnya yang takut itu si oknum yang telah melakukan fitnah?

Seorang kepala madrasah di Bekasi yang juga Kiyai Pesantren menceritakan bagaimana ia berhasil membuat jera oknum wartawan yang mempertanyakan penggunaan dana BOS di madrasahnya. Karena tidak merasa bersalah, kepala sekolah tidak keberatan jika si oknum menuliskan penggunaan dana BOS di media massa. Ternyata, ia bukan wartawan, tapi orang yang mengaku wartawan untuk tujuan menipu para kepala sekolah.

Kita mengenalnya dengan sebutan, “wartawan bodrek”. Saya pikir wartawan bodrek sudah hilang di abad 21 ini, ternyata mereka masih ada karena tahu bahwa selalu ada celah penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara di sekolah-sekolah. Kepala sekolah yang tidak kompeten dan tidak punya integritas akan kalah menghadapi oknum wartawan dan LSM.

Penyimpangan penggunaan dana dari pemerintah terjadi karena sistemnya sudah dibuat korup. Misalnya, keterlambatan pencairan memaksa sekolah mencari dana talangan, karena program harus tetap berjalan. Jumlah dana yang diterima sekolah tidak sesuai dengan yang tercantum di atas kertas, karena dipotong untuk biaya-biaya tidak resmi. Sekolah tidak protes, sudah biasa.

Sekolah menerima sistem korup ini karena tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Menolak bantuan dana dari pemerintah berarti siap mencari sumber dana lain. Tidak mudah mencari lembaga yang bersedia membantu sekolah secara rutin, seperti BOS. Membebankan biaya operasional sekolah kepada orangtua siswa hanya bisa dilakukan kepada mereka yang ekonominya menengah-atas.

Mayoritas pendidikan kita membutuhkan peran penuh negara. Sayangnya, mental pegawai kita korup dan tidak jujur. Korupsi pendidikan sudah jadi budaya, karena pegawai kita yang rakus. Koruptor tidak jera karena aparat hukum mudah dibeli.

Oknum wartawan dan LSM yang meneror kepala sekolah adalah akibat korupsi pendidikan. Tidak mudah menjadi kepala sekolah di dalam sistem yang korup. Orang baik pun akan terjebak dalam sistem kotor itu. Dia harus terbiasa “berterima kasih” kepada pemberi dana, juga kepada preman berkedok wartawan. Menjadi kepala sekolah adalah dilema. Mengundurkan diri mungkin pilihan terbaik. 

                 

     

Comments