News‎ > ‎

Era Baru Kewajiban Dosen

diposting pada tanggal 14 Jun 2016 16.17 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta
Republika, 11 Juli 2015

Kewajiban dosen tidak lagi sebatas mengajar, meneliti, dan mengabdi, tapi datang ke kampus tiap hari. Kebijakan “baru” ini dianggap bisa menimbulkan kontroversi di kalangan dosen. Sebagai PNS, dosen wajib hadir ke kampus seperti PNS lainnya. Sementara menurut yang menolak, dosen tidak bisa disamakan dengan PNS umumnya, karena sebagai tenaga fungsional, tugasnya pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.    

Apakah kebijakan ini efektif meningkatkan kinerja dosen? Kebijakan ini mengandung sisi positif dan negatif. Karena itu, tak perlu tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Boleh bersikap tapi jangan berlebihan, baik yang pro maupun yang kontra. Belajar dari pengalaman, diwajibkannya dosen hadir di kampus akan berdampak positif. Jika mau jujur, rapor kinerja dosen banyak merahnya.

Rapor Merah

Rapor merah pertama dosen adalah minimnya kehadiran mengajar di kelas (kurang dari 16 kali pertemuan), meski sebagian kecil saja dari jumlah dosen. Biasanya, pelakunya dosen yang sama dari semester ke semester. Karena faktor tertentu, peringatan dari pimpinan fakultas tidak membuatnya jera. Kemungkinannya, pimpinan lemah atau dosen yang keras kepala. Kebijakan tersebut bisa mengurangi tingkat ketidakhadiran dosen di kelas. Paling tidak, ia bisa menggantinya di hari dan jam yang berbeda dengan jadwal kuliahnya.    

Rapor merah kedua dosen adalah tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai penasihat akademik mahasiswa. Konsultasi akademik tentang judul skripsi misalnya, “diserahkan” kepada Ketua atau Sekretaris Program Studi (Prodi). Dosen bertemu mahasiswa sekali dalam satu semester, itupun sekedar tanda tangan kartu hasil studi mahasiswa.   

Hadirnya dosen di kampus bisa digunakan untuk bimbingan akademik mahasiswa, di mana sebelumnya hal ini “tak terjadi”. Kehadiran dosen sebagai patner penting karena tidak semua mahasiswa mulus dalam penyelesaian studi, apakah karena masalah akademik maupun non-akademik. Dosen diharapkan bisa mengatasi masalah mahasiswa.       

Rapor merah ketiga dosen adalah tidak serius dalam bimbingan karya ilmiah. Dosen kerap sulit ditemui. Model bimbingan sering menyulitkan, yaitu skripsi ditaruh di laci dosen, dosen mengoreksi, kemudian mahasiswa mengambil hasilnya. Idealnya, bimbingan dilakukan secara tatap muka, sehingga mahasiswa bisa bertanya atau diberi arahan secara langsung.

Skripsi yang diujikan sering masih dalam kondisi tidak standar sebagai sebuah karya ilmiah, baik kesalahan teknis maupun kesalahan substansi. Bagaimana kualitas bimbingannya? Masalahnya, ada pemahaman bersama bahwa, “Apa yang tertulis dalam skripsi sepenuhnya tanggung jawab mahasiswa”. Dosen “terlindungi” dari segala kesalahan dalam skripsi.

Kualitas bimbingan skripsi bisa diperbaiki jika dosen punya waktu cukup di kampus. Bimbingan langsung melalui tatap muka jauh lebih efektif daripada bimbingan tidak langsung seperti membaca hasil koreksi dosen, baik kertas maupun berupa soft file yang dikirim melalui email. Ada komunikasi dua arah, interaksi, dan konfirmasi dari dosen ke mahasiswa, maupun sebaliknya. Dosen dan mahasiswa memahami paradigma masing-masing, sehingga terhindar dari miss-understanding.    

Rapor merah keempat dosen adalah matinya konsorsium dosen. Dosen yang tergabung dalam konsorsium di Prodinya masing-masing tidak melakukan diskusi intensif, baik pendalaman keilmuan, metode pembelajaran, maupun grand design penelitian. Setiap kali acara diskusi dosen dilaksanakan, yang hadir kurang dari 50 persen. Mengumpulkan dosen untuk sebuah diskusi tidak akan menjadi kendala, jika dosen sudah wajib berkampus tiap hari.      

Rapor merah kelima dosen adalah kurang antusias dalam mengikuti seminar, workshop, dan kuliah umum. Kegiatan yang seharusnya dosen sebagai audiens utama malah dihadiri oleh mahasiswa. Tidak salah mahasiswa mengikuti kegiatan, tetapi komitmen dosen dalam pengembangan keilmuan patut dipertanyakan. Tentu setiap dosen punya alasan yang berbeda-beda untuk tidak hadir.  

Kontribusi dosen semakin kecil terutama dalam penulisan makalah (call for papers) yang diseminarkan. Karena itu, banyaknya seminar dan workshop di suatu kampus tidak otomatis berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi dosen di kampus tersebut. Padahal, setiap kegiatan seminar dan workshop di level Prodi, fakultas, hingga universitas pasti bertujuan meningkatkan kompetensi dosen.

Kendala

Kebijakan baru ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki kinerja dosen. Akan tetapi, efektivitas kebijakan ini juga diragukan karena beberapa alasan berikut. Pertama, tidak ada ruang kerja yang nyaman buat dosen. Kebijakan ini menjadi buah simalakama bagi pimpinan kampus, diwajibkan ngampus tapi tidak ada tempat yang memadai, tidak diwajibkan dianggap melawan atasan (pemerintah). Jangankan untuk dosen, ruang kuliah saja kadang sulit mengaturnya karena terbatas.

Kedua, jaringan internet yang tidak sesuai dengan kapasitas civitas kampus. Sudah barang tentu, semakin banyak pengguna internet, kebutuhan kapasitas internet semakin besar. Jika tidak siap, kebijakan ini akan menimbulkan masalah baru di kampus khususnya akses internet—yang sudah merupakan kebutuhan dasar dalam bekerja dosen.   

Kecuali itu, kebijakan ini akan menimbulkan dampak berikut. Pertama, kampus akan menjadi ruang pameran kendaraan. Dipastikan dosen akan membawa kendaraan pribadi, mobil atau motor, karena transportasi umum tidak nyaman dan mahal. Kampus yang tidak siap akan dibanjiri kendaraan roda dua dan roda empat. Jika lahan parkir terbatas atau tidak disiapkan dengan baik, maka akan menimbulkan masalah sosial dan estetis.     

Kedua, dosen akan dibuat tidak jujur. Jika tidak ada sistem yang baik, maka dosen bisa saja mengaku hadir padahal tidak, atau hadir pada saat finger print kemudian meninggalkan kampus—sebagaimana cerita teman-teman dosen di daerah. Ketidakhadiran dosen di kampus bisa saja diamini oleh pimpinan ketika tidak ada ruang kerja dan program kerja yang jelas bagi dosen saat berada di kampus.    

Demikianlah, setiap kebijakan baru menghadirkan peluang dan tantangan. Selain memerlukan kesiapan infrastruktur, tuntutan kepada dosen agar melaksanakan tugasnya dengan baik harus diikuti dengan pemberian imbalan yang sepadan. Apakah gaji dosen sudah layak? Jika tidak, kebijakan pemerintah di atas tidak akan efektik karena tidak rasional dan tidak sesuai dengan realitas dosen. Ono rego ono rupo.

Dosen mencari tambahan pendapatan di luar kampus bukan rahasia. Kebijakan ini bisa membuktikan, apakah benar tesis yang menyatakan bahwa sebagian dosen lebih loyal kepada pekerjaan di luar kampusnya daripada tugasnya di kampus. Jika dosen masih sering absen di kampus setelah kebijakan ini, tetapi aktif di luar kampus, maka tesis di atas benar.      

Kebijakan ini juga mengingatkan pentingnya penyusunan rencana strategis kampus yang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa mendatang. Dengan demikian, kampus dan khususnya dosen tidak mengalami shock culture dalam menghadapi setiap perubahan kebijakan yang berasal dari atas (top down).      

Comments