News‎ > ‎

Guru Terjajah Sekaligus Penjajah

diposting pada tanggal 14 Jun 2016 15.05 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta
SINDO, 25 Agustus 2016 

Gegap-gempita perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 bergema di seantero penjuru negeri. Kemeriahan menyambut dan merayakan HUT RI tidak hanya sekedar milik penguasa tapi juga rakyat jelata, dan tidak hanya di istana negara tapi juga di desa-desa. Tidak terkecuali di sekolah, guru, staf, dan siswa berbaur mengikuti beragam lomba, sekaligus menghias sekolah dengan dominasi bendera merah putih.   

Makna kemerdekaan bagi guru adalah ketika ia memiliki kebebasan dalam mendesain pembelajaran sesuai kondisi sekolah dan siswa, agar tujuan pendidikan tercapai. Kemerdekaan bagi guru adalah ketika ia diberikan peluang untuk meningkatkan kompetensinya tanpa hambatan, baik melalui seminar, pelatihan, maupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kenyataannya, guru belum merdeka dalam pengertian di atas. Guru terjajah oleh bangsanya sendiri. Ironisnya, guru bukan hanya terjajah tapi juga sekaligus penjajah bagi pengembangan kompetensi dan bakat siswa-siswinya. Mental guru seperti inilah yang mengakibatkan mutu keluaran pendidikan kita lemah dalam bidang akademik dan non-akademik.  

 

Guru Terjajah

Sebagian guru terjajah dalam praktik pengajaran. Guru tunduk kepada penerbit yang menjual “buku” Silabus dan RPP. RPP yang seharusnya dibuat guru sesuai konteks sekolah tidak terjadi. Guru ramai-ramai membeli dan meniru mentah-mentah buku Silabus dan RPP tersebut. Tanpa reaktualisasi sedikitpun, RPP tersebut digunakan di sekolah.

Guru tidak memahami dengan baik Silabus dan RPP, karena tidak pernah membuatnya. RPP hanya dijadikan syarat administratif, tidak digunakan sebagai panduan mengajar. Seandainya dipakaipun, RPP itu tidak sesuai dengan kondisi sekolah, karena tidak dibuat oleh guru. Akibatnya, cara mengajar guru tidak sesuai dengan RPP, atau apa yang tertulis dalam RPP tidak dilakukan oleh guru.

Guru juga tidak kreatif dalam memanfaatkan buku sebagai sumber pembelajaran. Guru hanya membaca satu buku mata pelajaran yang sama dengan murid, padahal banyak buku atau sumber lain yang relevan. Membaca hanya dari satu buku membuat guru tidak punya perspektif lain, kecuali dari satu sumber. Padahal, seharusnya guru merdeka menentukan sumber bacaan sebanyak mungkin, demi perluasan wawasan.

Di era internet saat ini, guru yang hanya mengandalkan satu sumber bacaan sudah pasti tertinggal. Meski sumber pengetahuan melimpah dan makin mudah didapat di era digital ini, guru tidak mampu atau tidak mau memanfaatkanya karena terbelenggu pemikiran sempit. Guru tidak menjadi sosok yang bebas menggali pengetahuan dari beragam sumber. Sangat mungkin, kompetensi guru dibawah kompetensi siswa.

Penerapan kurikulum 2013 adalah contoh lain bahwa guru belum merdeka alias terjajah. Meski K-13 dibatasi pada beberapa sekolah tertentu, banyak sekolah dan guru pelaksana K-13 yang tidak siap. Pelatihan trainer dan guru yang tidak efektif, dan ketersediaan buku adalah contoh bahwa K-13 dipaksakan. K-13 merupakan pemaksaan kehendak pusat terhadap daerah, sekolah, dan guru.

Kurikulum ganda, K-13 dan KTSP, yang dijalankan saat ini jelas sangat membingungkan dan menimbulkan masalah besar bagi pendidikan Indonesia. Belum terlihat tanda-tanda Kemdikbud dan Kemenag mengambil langkah berarti supaya hanya ada satu kurikulum. Meski sekolah menerapkan K-13, tapi dalam praktik masih menggunakan paradigma KTSP—yang masih sedikit guru pahami.

Tidak hanya dalam pembelajaran, guru juga terjajah dalam pengembangan akademik. Guru kerap sulit melanjutkan pendidikan S-2 dan S-3 karena tidak disetujui atau tidak didukung oleh kepala sekolah. Alasannya, kesulitan mencari guru pengganti. Guru yang mengajar sekaligus kuliah sering tidak maksimal dalam perkuliahan karena kelelahan dan benturan waktu.

Pelaksanaan UN bagi siswa SMP dan SMA adalah contoh lainnya. Mutu siswa dan sekolah Indonesia yang beragam dinilai dengan satu alat ukur yang sama bernama UN. Daerah dan sekolah dipaksa meningkatkan nilai hasil UN masing-masing, tapi pemerintah pusat abai mengembangkan fasilitas sekolah dan mutu gurunya. Maka, pejabat, kepala sekolah, dan guru beramai-ramai memanifulasi nilai UN siswanya alias tidak jujur.   

 

Guru Menjajah

Guru tidak hanya terjajah tapi juga menjajah. Hal ini terlihat dari pembelajaran yang dilakukan guru yang lebih mencerminkan watak penjajah daripada seorang pendidik yang membebaskan siswa. Meski dilatih pembelajaran aktif, guru tetap saja menggunakan metode ceramah, menunjukkan betapa mendarah-daging metode tersebut.

Ketidakberanian guru mencoba metode pembelajaran aktif menunjukkan bahwa guru masih terbelenggu pengetahuan dan pengalaman lamanya. Guru menempatkan dirinya sosok serba tahu sementara siswa tidak tahu. Guru tidak memerdekakan siswa dengan metode yang memancing eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Siswa kita tidak terbiasa untuk berani mengemukakan pendapatnya di muka umum, karena pembelajarannya nirkreatif. Guru malas menyiapkan pembelajaran yang baik.

Sebagian sekolah juga hanya fokus pada pencapaian prestasi akademik, dan mengunci rapat-rapat potensi siswa dalam bidang non-akademik seperti: olahraga, musik, menulis, dan melukis.  Tidak tersedia fasilitas untuk pengembangan bakat siswa yang pasti sangat beragam satu dengan lainnya. Seolah-olah, siswa berprestasi hanyalah mereka yang pintar secara akademik.     

Siswa yang berbakat dalam non-akademik tidak bisa leluasa bahkan tidak bisa bebas mengekspresikan kemampuan mereka di sekolah. Jangankan prestasi, untuk berlatih apalagi bertanding, mereka tidak bisa. Sekolah bukan tempat yang disiapkan untuk mengembangkan keragaman potensi siswa. Apakah fasilitas dan prestasi akademik siswa kita sudah bagus? Tidak juga.

Mental penjajah lainnya adalah tidak ramahnya sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus. Banyak sekolah menolak mereka karena tidak memiliki guru yang khusus. Sekolah tidak memiliki fasilitas untuk mereka, dan lingkungan sekolah tidak disiapkan untuk menerima mereka. Sebagian orangtua juga tidak berkenan jika anaknya satu kelas dengan mereka.

Benar sudah ada sekolah khusus untuk mereka, tapi jumlahnya masih jauh dari mencukupi. Jarak sekolah sangat jauh dari rumah mereka. Maka, anak berkebutuhan khusus dan orangtuanya merasa terasing dan terjajah di negeri mereka sendiri. Mereka terpaksa menjalani takdir kelemahan dan ketidakberdayaan karena pemerintah abai dan masa bodoh.

Demikianlah, bekas pesta HUT RI mungkin belum hilang dalam ingatan kita. Setelah guru selesai menikmati goyang dumang dan goyang mujair, ada baiknya menepi sejenak untuk merenung. Apakah sebagai guru kita benar-benar sudah merdeka dalam mengajar, sehingga memerdekakan siswa? Apakah guru berani menentukan sikapnya sendiri untuk peningkatan kompetensinya? Jika belum merdeka, kapan lagi guru memperjuangkan nasibnya sendiri?            

        

                     

Comments