News‎ > ‎

Jalan Pintas Menjadi Guru

diposting pada tanggal 1 Feb 2015 20.11 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta
Dimuat di Koran Harian Cakrawala Makasar, 2 Februari 2015

Guru kita saat ini jauh dari profesional. Ini terjadi karena guru kita merupakan produk dari LPTK (lembaga pendidikan tenaga kependidikan) yang tidak menjalankan pendidikan sesuai standar yang sudah ditetapkan. Tak semua lembaga penghasil guru memenuhi standar minimal perguruan tinggi. Guru kita merupakan produk dari pendidikan yang instan. Maka sulit mengharapkan perbaikan luaran pendidikan dasar dan menengah dari guru seperti ini.  

Kemendikbud menyebutkan bahwa, hanya ada seratus dari 415 unit kampus LPTK yang berkualitas. Data Majalah Dikti Volume 3 Tahun 2013 menyebutkan jumlah LPTK saat ini 429 buah, terdiri dari 46 LPTK negeri dan 383 LPTK swasta. Jumlah mahasiswa mencapai 1.440.770 orang. Padahal, tahun 2010 LPTK berjumlah 300-an. Jadi ada kenaikan 100 buah lebih dalam waktu 3 tahun atau 3 buah setiap bulan. Jadi setiap 10 hari muncul sebuah LPTK baru (Samani, 2014).  

Praktik tidak standar yang terjadi di LPTK yang tidak berkualitas—meminjam istilah Kemendikbud—adalah dosen belum S-2, dosen mengajar tidak sesuai keahliannya, pembukaan kelas jauh, pertemuan kuliah kurang dari 16 kali, masa studi kurang dari 8-9 semester, tidak ada laboratorium micro-teaching, praktik lapangan yang singkat, dan tugas akhir (skripsi) yang buruk, serta praktik-praktik buruk lainnya.

Perkuliahan kelas jauh sering mengabaikan kompetensi dosen, proses pembelajaran, dan mutu tugas akhir, yaitu skripsi. Setiap matakuliah diselesaikan kurang dari 16 kali pertemuan. Proses bimbingan penulisan skripsi tidak efektif. Bahkan diragukan bahwa skripsi ditulis oleh mahasiswa yang bersangkutan. Masa kuliah juga sering kurang dari 8-9 semester setara dengan 4 hingga 4.5 tahun. Pertanyaannya, darimana mahasiswa memperoleh 144 sks? Bisa dibayangkan bagaimana mutu luaran pendidikan S-1 dari lembaga seperti ini.   

 

Motif ekonomi  

Mengapa praktik tersebut terus berlangsung sampai saat ini? Hal ini terjadi karena ada motif ekonomi. Pimpinan lembaga melihat pendidikan calon guru sebagai ladang subur sumber uang, tanpa memedulikan proses yang baik dan standar. Jual beli ijazah jelas terjadi. Padahal tujuan lembaga pendidikan adalah mencerdaskan generasi bangsa agar kelak menjadi manusia berakhlak, berpengetahuan, dan terampil. Yakin bahwa malpraktik pendidikan tidak akan menghasilkan luaran yang bermutu.   

Praktik menyimpang ini tumbuh subur karena ada kebutuhan guru untuk mengikuti sertifikasi guru (sergur) yang syaratnya adalah S-1 pendidikan. Guru yang terdesak usia dan alasan-alasan lainnya lebih memilih kuliah singkat di LPTK tidak berkualitas daripada kuliah regular di LPTK yang punya reputasi baik. Karena semakin cepat selesai S-1, semakin cepat kemungkinan ikut program sergur. Tunjangan sergur menjadi dambaan setiap guru—terutama guru swasta dan guru honorer.   

Malpraktik pendidikan ini indikasi bahwa pemerintah, Kopertis, dan Kopertais gagal dalam menjalankan fungsi pembinaan dan kontrol terhadap standar proses pendidikan di LPTK. Saya kira pemerintah dan orang-orang di kedua lembaga tersebut mengetahui malpraktik tersebut, namun entah mengapa semacam terjadi pembiaran. Mungkinkah ada upeti dari LPTK-LPTK tidak berkualitas ke kedua lembaga tersebut, sehingga fungsi mereka menjadi mandul ketika berhadapan dengan LPTK? Apakah keberadaan LPTK tersebut menguntungkan Kopertis dan Kopertais? 

Ini juga bukti bahwa pemerintah sangat mudah dalam memberikan izin pembukaan PT baru dan izin Program Studi (Prodi). Prosedur pemberian izin tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Artinya, meski jelas tidak memenuhi standar minimal perguruan tinggi, tetapi surat izin tetap dikeluarkan. Kecuali itu, ini juga pertanda bahwa peran pemerintah terhadap pengembangan LPTK sangat lemah.      

 

Peran pemerintah  

Untuk membenahi malpraktik pendidikan di atas, diperlukan langkah-langkah berikut. Pertama, pemerintah, Kopertis, dan Kopertas harus menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu pembinaan dan pengawasan LPTK yang tidak berkualitas atau yang hasil akreditasinya C. Mereka tidak tergoda oleh upeti yang selama ini mungkin terjadi. Jika masih ada yang melanggar dan mencoba melakukan suap—setelah diberikan peringatan dan pembinaan, maka harus melakukan tindakan tegas dengan cara menutup LPTK tersebut.

Kedua, pengetatan pemberian izin Prodi atau pembukaan LPTK. Pemberian izin harus berdasarkan kondisi objektif bukan karena kasihan atau kepentingan kelompok tertentu. Meski secara yuridis tidak mudah untuk mendapatkan izin operasional LPTK atau Prodi, namun dalam praktik masih banyak LPTK yang sesungguhnya tidak layak untuk mencetak calon guru. Bahkan bila diperlukan pemerintah melakukan moratorium pendirian LPTK baru.    

Ketiga, pemberian beasiswa bagi guru di LPTK yang berkualitas. Pemerintah sudah menggulirkan program ini melalui kuliah dual mode system melalui kerjasama dengan LPTK. Guru kuliah pada Sabtu dan Minggu, dan tetap mengajar pada Senin hingga Jumat. Namun karena jumlah guru yang belum S-1 sangat banyak, maka banyak pula yang mengikuti kuliah kelas jauh atau kuliah jalur pintas atau cepat seperti dijelaskan di atas.

Akhirnya, pimpinan LPTK yang tidak berkualitas perlu merevisi kebijakan pembukaan kelas jauh dan kebijakan-kebijakan perkuliahan yang melanggar aturan. Perekrutan mahasiswa calon guru secara massif namun prosesnya melanggar banyak aturan yang berlaku bukanlah ciri seorang akademisi par excellent. Sebaliknya, pimpinan seperti ini lebih tepat disebut akademisi bermental project. Tujuannya hanya materi bukan pengembangan ilmu pengetahuan. Mereka menawarkan jalan pintas menjadi guru (tidak profesional) dengan jumlah uang tertentu.
 
Comments