News‎ > ‎

Jalan Terjal Kurikulum KKNI

diposting pada tanggal 14 Jun 2016 16.49 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta
SINDO, 31 Oktober 2015

Meski sudah ditetapkan sejak tiga tahun lalu, tidak banyak PT yang kurikulumnya berbasis KKNI. Perguruan tinggi (PT), khususnya program studi (Prodi), dituntut merevisi kurikulumnya berdasarkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) yang terbit berdasarkan Peraturan Presiden No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73/2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Berdasarkan PP di atas, KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan, sektor  pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor.

Menyusun kurikulum berbasis KKNI disadari bukan pekerjaan mudah bagi civitas akademik kampus. Dibutuhkan pemahaman dan komitmen dosen. Di sini peran dan dukungan ketua Prodi, Dekan, dan Rektor sangat penting.

Berikut adalah beberapa catatan terkait penyusunan KKNI. Pertama, profil lulusan Prodi sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (user). Tracer study merupakan cara untuk memperoleh data profil dan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Masalahnya, meski Prodi tahu kompetensi apa saja yang dibutuhkan lulusan, tidak segera diikuti oleh perubahan kurikulum. Tracer study sekedar untuk kelengkapan borang akreditasi.   

Perubahan kurikulum tidak sebatas mengubah dokumen tertulis, tapi juga perubahan paradigma dosen, budaya akademik, dan fasilitas kampus yang merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran di kampus. Kecuali itu, sinergi dan komunikasi antar unit di level fakultas dan universitas harus terjalin baik, sehingga pembelajaran dan program Prodi, fakultas, dan universitas berjalan baik pula.     

Karena setiap kampus, daerah, dan masyarakat pengguna itu unik dan beragam, maka perlu distingsi lulusan Prodi yang sama di kampus yang berbeda. Di luar faktor keragaman tadi misalnya, apa bedanya lulusan Prodi Manajemen Pendidikan di bawah Kemenristek Dikti, dengan lulusan Prodi Manajemen Pendidikan Islam di bawah Kemenag?

Mengenai pengakuan pengguna terhadap kompetensi lulusan, jangankan bisa diakui dunia atau level Asia, di dalam negeri saja alumni kita sering tidak diakui. Guru di sekolah kelas menengah-atas dituntut menguasai Bahasa asing, apakah ada LPTK di Indonesia yang alumninya dijamin mampu berbahasa asing? Jika ada, berapa jumlahnya?  

Kedua, perubahan kurikulum bisa dilakukan dengan beragam cara, seperti: jumlah mata kuliah (MK) dikurangi, nama MK diganti, dan sks MK ditambah atau dikurangi. Meski sudah dikurangi dan rata-rata 3 sks per-MK, jumlah MK di program S-1 masih banyak. Penyebabnya, satu dosen satu MK atau lebih, bukan team teaching seperti di S-2 atau S-3. Ada kekhawatiran dosen tidak mendapat jam mengajar. Kecuali itu, ada MK titipan dari pusat (penciri nasional) seperti Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia, juga beberapa MK penciri universitas.

Perlukah Pancasila, PKn, dan Akhlak dijadikan MK? Belum cukupkah ia diajarkan dari SD, SMP, hingga SMA? Mengajarkan materi nilai, baik-buruk, boleh-tidak boleh, dari mana pun sumbernya, tidak akan berhasil jika budaya di kampus, sekolah, masyarakat, dan rumah, belum baik seperti: kedisiplinan, kebersihan, kejujuran, antri, tanggung jawab, komitmen, membaca, dan meneliti. Nilai-nilai karakter harus bisa dilihat dan dirasakan oleh pelajar di mana pun mereka berada, sehingga mereka meniru dan menjadi pelaku nilai tersebut. Kegagalan Indonesia dalam pembentukan karakter anak bangsa adalah karena tidak padunya antara yang diajarkan dan tertulis dalam buku-buku teks dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakatnya—orangtua, guru, dosen, staf, pemimpin, dan pejabat.       

MK Bahasa Inggris dan Bahasa Arab diajarkan di setiap Prodi dengan sedikit sks, sehingga tidak akan menjamin kemahiran Bahasa mahasiswa. Karena itu, pengembangan keterampilan Bahasa asing mahasiswa tidak bisa hanya mengandalkan MK, tapi integratif dalam proses pembelajaran di kelas dan penciptaan budaya akademik di lingkungan kampus.

Dosen mengajar dengan bilingual, makalah dan referensinya wajib berbahasa asing, Arabic or English Days, pengumuman, pedoman akademik, dan lainnya disediakan dalam Bahasa asing. Kemampuan Bahasa Inggris adalah tuntutan pengguna lulusan sejak lama sekali, tapi diabaikan oleh banyak kampus negeri maupun swasta.  

Sumber dan bahan ajar terbaru penting dalam penyusunan silabus. Meski perubahan kurikulum dilakukan 5 tahun sekali, bahan ajar dan sumber serta media bisa diperbaharui setiap semester, sesuai dengan perkembangan pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Faktor penghambat inovasi dan kreativitas pembelajaran di kampus adalah rendahnya komitmen dan rasa ingin tahu para dosen. Upaya pimpinan kampus sering sia-sia atau mubazir. Misalnya, berapa persen dosen yang mengikuti seminar, stadium general, workshop, dan menulis makalah prosiding?    

Workshop KKNI tidak berbeda dengan seminar karena setelahnya tidak menghasilkan silabus baru, misalnya. Kecuali jumlah peserta sedikit, dosen yang hadir pun tak serius mengikuti workshop hingga akhir. Mungkin, workshop perlu disiapkan secara matang dan dilaksanakan jauh dari kampus. Dosen dikarantina untuk menyusun silabus secara mandiri dan/atau kelompok, memaparkannya di hadapan dosen lain, sehingga tidak ada kajian yang sama dari MK yang berbeda; merumuskan capaian program, capaian pembelajaran, dan matrik capaian pembelajaran.    

Ketiga, pembelajaran yang menantang kreativitas dan inovasi, dan mendorong mahasiswa untuk berpendapat. Mahasiswa tidak terbiasa mengutarakan idenya di depan kelas, karena tidak dilatih sejak SD hingga SMA. Sulit menemukan makalah yang berisi ide-ide mahasiswa sebagai hasil analisis, melainkan hanya kutipan-kutipan, karena tidak dilatih berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pendidik masih dominan di kelas, sementara pelajar pasif, baik raga maupun pikirannya.

Akhirnya, meski berulangkali melaksanakan workshop, belum tentu dosen memahami KKNI, apalagi yang tidak pernah sama sekali. Tidak akan pernah mudah melakukan perubahan, termasuk melahirkan kurikulum KKNI di kampus. Memiliki kurikulum KKNI yang ideal tak ubahnya melewati jalan terjal berbatu, berlubang, dan menanjak. Diperlukan pemimpin yang visioner untuk menarik gerbong dosen yang punya kompetensi dan watak beragam menuju puncak harapan, agar uang tak terbuang sia-sia. 

Tantangannya ada di internal kampus sendiri. Sebagian dosen tidak tertarik pada hal-hal baru, maka diperlukan kebijakan yang membuat dosen tidak bisa tidak harus memahami KKNI. Dosen yang sudah tahu pun belum tentu melakukan perbaikan. Kenapa? Karena sistemnya memungkin dosen untuk tidak melakukan. Budaya kerja kita adalah sistem kebut semalam (SKS). Ketika menyusun borang akreditasi atau visitasi akreditasi misalnya, kita baru sibuk menghubungi dan mengumpulkan dosen. Sistem dokumentasi kampus kita lemah, maka perlu segera dibenahi.                         

Comments