News‎ > ‎

Jual Beli Ijazah

diposting pada tanggal 14 Jun 2016 16.08 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta
Go Cakrawala, 2015 

            Di republik ini banyak hal palsu. Beras palsu, uang palsu, dan ijazah palsu. Ijazah palsu dan jual beli ijazah bukan hal baru dalam dunia pendidikan kita. Ia kejahatan luar biasa yang sulit dihilangkan seperti halnya korupsi dan narkoba. Penjual ijazah tumbuh subur karena melihat peluang dan permintaan yang tinggi dari masyarakat yang “sakit akal dan jiwa”.    

Ketimpangan Standar

Fenomena ijazah palsu adalah bukti ketimpangan standar pendidikan antara PT negeri dengan PT swasta. Orang harus berjuang susah-payah untuk mendapatkan gelar tertentu, sementara ada pihak yang “tanpa keringat” dengan mudah mendapatkan gelar sarjana, master, bahkan doktor. Modal mereka hanya dua: uang dan kegilaan.

Perbedaan mencolok antara PT asli dan palsu adalah dari sisi masa tempuh studi dan mutu tugas akhir, apakah itu skripsi, tesis, atau disertasi. Banyak PT yang sengaja mendesain kuliah S-1 kurang dari empat tahun dan pertemuan kurang dari 14 kali, sehingga peminatnya membludak. Pun keaslian dan mutu skripsi tidak diperhatikan secara serius. Proses bimbingan skripsi dilakukan secara kilat. Demikian pula terjadi pada tesis dan disertasi.

Maka, masyarakat cenderung memilih kampus yang mudah meluluskan dan biayanya murah. Bukan mencari kampus yang mutu dosen dan perkuliahannya bagus. Orientasinya selembar ijazah, bukan ilmu pengetahuan. Pragmatisme masyarakat seperti ini jelas keliru. Singkatnya, mereka gila ijazah bukan gila ilmu.      

Ragam Gila

Suburnya praktik jual beli ijazah palsu menandakan masyarakat kita mengidap penyakit gila yang cukup parah. Pertama, gila pekerjaan. Ijazah adalah kunci utama untuk diterima bekerja, PNS maupun non-PNS. Kecerdasan dan keterampilan seseorang tidak berguna jika tidak memiliki selembar ijazah dari Prodi atau kampus yang terakreditasi, kecuali memilih jalur wirausaha.

Kesulitan dan persaingan hidup mendorong orang menghalalkan jalan pintas memperoleh ijazah, apalagi tawaran cukup terbuka, ada kesempatan, dan cukup aman. PT yang sudah terakreditasi memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap ijazah dengan paket kuliah cepat dan singkat, dari empat tahun menjadi satu atau dua tahun. Asal berani bayar, bisa lulus “tepat waktu”.  

Kedua, gila jabatan. Para PNS tidak akan naik pangkat atau jabatan jika ijazahnya tidak naik, dari SMA ke Sarjana, Sarjana ke Master, atau Master ke Doktor. Mereka mencari kuliah abal-abal yang menjanjikan ijazah terakreditasi, karena waktu mereka untuk belajar sangat sempit (Sabtu dan Minggu). Bagaimana peran Kopertis/Kopertais sebagai lembaga pembina PTS?

Sistem pemilihan kepala daerah dan anggota dewan secara langsung juga membuka celah baru praktik ijazah palsu, karena sang calon minimal bergelar sarjana. Terbukti, beberapa kepala atau wakil kepala daerah terjerat kasus pemalsuan ijazah. Demi prestise jabatan, mereka rela membeli ijazah, meskipun tahu resikonya tidak kecil.     

Ketiga, gila gelar. Manusia adalah makhluk yang paling sulit dipahami perilakunya. Orang yang sudah punya segalanya, yaitu harta, tahta, dan keluarga, belum cukup rupanya. Mereka butuh titel atau gelar di depan dan belakang namanya, agar terkesan intelek atau pintar. Padahal, intelektualitas tidak identik dengan gelar, terutama di Indonesia.    

Keempat, gila uang. Tidak ada motif lain dari para pembuat ijazah palsu kecuali mengumpulkan uang dari pemesan. Keberadaan dan kesalahan mereka relatif mudah dideteksi. Mereka menjual ijazah kepada mereka yang tidak mengikuti kuliah di PT tertentu. Kecuali, mereka bekerjasama dengan oknum PT.

Akan tetapi, ada modus lain terkait jual beli ijazah ini, bahwa pimpinan, dosen, atau staf PT, secara berkelompok atau individu, “menjual” ijazah kepada mahasiswa dengan mengurangi masa studi dan/atau mengurangi pertemuan kuliah. Pembukaan kelas jauh sangat rawan praktik jual beli ijazah. Bahkan, PT benar-benar memberi ijazah kepada mereka yang tidak mengikuti kuliah sama sekali. Faktanya, banyak kampus ditutup pemerintah karena praktik jual beli ijazah.

Rupanya, gila uang tidak mengenal status pendidikan. Dari orang yang tidak berpendidikan tinggi, hingga komunitas kampus yang bergelar doktor dan profesor, menjual ijazah demi uang. Kesannya, mereka seperti pahlawan yang menolong banyak orang lemah mendapatkan ijazah untuk ragam kepentingan.

Sesungguhnya, yang terjadi adalah kerusakan moral akademik dan penghancuran mental generasi muda oleh pelaku pendidikan sendiri. Dosen yang berperan membentuk generasi muda yang berintegritas, justeru mereka sendiri rapuh. Mereka sudah tidak bisa dipercaya karena integritasnya sudah terbeli. Bayangkan ini terjadi, bagaimana mungkin seorang dosen membuat skripsi mahasiswanya sendiri. Kemudian, ia pula yang mengujinya.   

       

Ilmu dan Amal

            Menghukum orang dan menutup kampus yang menjual ijazah tepat, namun tidak menyelesaikan masalah dalam jangka panjang. Persoalan utamanya ada pada mental generasi bangsa yang sakit, yaitu gila uang, gila gelar, gila jabatan, dan gila-gila yang lainnya. Bangsa ini mengalami krisis generasi yang berintegritas, khususnya di dunia pendidikan. Nyata bahwa banyak ilmu tidak menjamin perilaku yang baik.  

            Karena itu, orientasi pendidikan dasar hingga tinggi ditekankan pada pembentukan sikap, bukan semata pengetahuan dan keterampilan. Pelaku pendidikan mengarahkan setiap kegiatan di sekolah dan kampus pada pencapaian generasi yang beriman dan bertakwa, yang tercermin dalam perilaku yang selalu baik dan benar.

            Kecuali itu, Kopertis dan Kopertais perlu meningkatkan pengawasan terhadap PTS-PTS yang menjadi binaannya. Sudah saatnya mengefektifkan pengawasan melalui pangkalan data perguruan tinggi (PDPT). Misalnya, apakah jumlah wisudawan sesuai dengan data mahasiswa yang terdaftar? Apakah jumlah dosen tetap benar-benar nyata sesuai jumlah Prodi? Apakah jumlah pertemuan perkuliahan tatap muka sesuai standar minimal?

            Akhirul kalam, jual beli ijazah bisa dicegah melalui perbaikan sistem data pendidikan tinggi sekaligus perbaikan mental individu-individu penyelenggara pendidikan. Sistem yang baik bisa mendorong perubahan perilaku ke arah yang baik, namun bisa juga sebaliknya. Sebaik apa pun sistemnya, tidak akan berhasil di hadapan orang-orang yang sudah sangat rusak mentalnya.            

 

 

 

Comments