News‎ > ‎

Kaji Ulang Program E-Sabak

diposting pada tanggal 27 Jan 2015 19.32 oleh Jejen Musfah FITK

Sebagaimana diberitakan, 7 Januari 2014, Mendikbud Anies Baswedan menyatakan akan mengganti buku pelajaran siswa dengan elektronik book. Buku elektronik hasil kerjasama antara Kemendikbud, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan PT Telkom itu akan diberi nama e-sabak. Tentu Anies punya alasan, seperti menghemat biaya, mengurangi kerumitan logistik dan ketimpangan pendidikan, dan menjangkau ilmu pengetahuan lebih luas lagi.     

Sebelum benar-benar menerapkan program ini, sebaiknya Mendikbud mempertimbangkan beberapa alasan berikut. Pertama, benar buku elektronik lebih murah, tapi alatnya e-sabak lebih rentan rusak daripada buku cetak. Jadi yang lebih murah itu buku elektroniknya bukan e-sabak-nya. Pertanyaannya, siapa yang akan mengganti kerusakan tersebut?

E-sabak membutuhkan tenaga listrik, sedangkan buku tidak. E-sabak membutuhkan kehati-hatian dalam membawa dan menyimpannya. Ini akan membebani psikologis siswa, orangtua, dan guru. E-sabak rentan rusak dibanding buku. Biaya penggantian e-sabak yang rusak kecil maupun berat akan jauh lebih mahal daripada mencetak buku.     

Berapa jumlah kerusakan alat ini dalam periode tertentu sangat sulit diprediksi. Alih-alih menghemat biaya, program ini malah menimbulkan pemborosan. Jika pemerintah tidak menyiapkan dana perbaikan dan penggantian tentu akan menimbulkan masalah dalam pembelajaran. Intinya, membandingkan biaya buku cetak dengan buku elektronik plus e-sabak, jelas dalam jangka panjang lebih murah buku cetak. 

Kedua, sama dengan buku teks, e-sabak tetap membutuhkan transportasi untuk sampai ke sekolah-sekolah di tiga daerah yang diutamakan, yaitu Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk e-sabak bisa mengapa untuk buku tidak—memang jumlahnya pasti berbeda. Jadi alasan mengurangi kerumitan faktor logistik tidak bisa diterima.

Ketiga, ketimpangan mutu pendidikan antara kota besar dan daerah perbatasan bukan hanya aspek ketersediaan buku teks, tetapi juga ruang kelas, perpustakaan, ruang kepala sekolah, guru, dan staf, unit kesehatan sekolah (UKS), toilet, taman, lapangan olahraga, laboratorium, akses jalan siswa ke sekolah, bahkan guru. Pertanyaannya, benarkah e-sabak lebih penting (prioritas) daripada pembenahan aspek-aspek tersebut? Bukankah kecukupan guru dan ruang kelas lebih penting sebelum ketersediaan aspek-aspek pendidikan tersebut? 

Keempat, benarkah e-sabak akan membuat guru dan murid bisa menjangkau ilmu pengetahuan lebih luas lagi? Membaca buku elektronik tidak senyaman membaca buku teks. Membaca buku teks bisa dilakukan dalam waktu lama, sedangkan membaca dengan menatap layar (e-sabak) menjadikan mata cepat lelah. Karena itu, banyak orang cenderung mencetak e-book setelah membaca beberapa halaman dari e-book (Izzor, 2011). Terlalu sering membaca buku di layar semacam e-sabak juga tidak baik bagi kesehatan mata.     

Kelima, menjadikan prioritas daerah Kalimantan, Papua, dan NTT untuk program ini kurang tepat, karena kesenjangan mutu pendidikan—termasuk di antaranya buku teks, tidak hanya terjadi di daerah dengan kategori 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan) tersebut. Bahkan sekolah-sekolah di daerah Bogor Kabupaten dan Bekasi Kabupaten pun yang relatif dengan Jakarta, masih banyak yang komponen pendidikannya jauh dari standar minimal. Kebijakan ini akan menimbulkan diskriminasi baru bagi sekolah dan daerah.

 

Analisis kebutuhan

Alangkah bijak jika sebelum mengambil sebuah kebijakan, Kemendikbud melakukan analisis kebutuhan (need analysis). Misalnya, apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan prioritas sekolah-sekolah di tiga daerah tersebut? Bisa jadi yang dibutuhkan (secara mendesak) bukan e-sabak, tetapi guru, ruang kelas, toilet, dan seterusnya. Jangan sampai kebijakan e-sabak ini sifatnya top-down, tanpa melihat realitas sekolah terlebih dahulu. Bukankah ketika menunda Kurikulum 2013, di antara alasan Anies adalah bahwa tidak ada dokumen resmi atau hasil penelitian (kajian awal) yang menunjukkan bahwa KTSP itu memiliki sejumlah kelemahan sehingga perlu diganti dengan K-13?         

Secara teori, tentu lebih penting menyediakan guru, kelas, toilet, perpustakaan, dan laboratorium yang memadai di sekolah-sekolah daerah tertinggal. Bayangkan, guru dan siswa membawa e-sabak, sementara kelas dan toilet mereka misalnya tidak memadai. Memberikan e-sabak kepada guru dan siswa di daerah tertinggal tidak akan membuat pendidikan mereka setara dengan sekolah di kota besar, jika aspek pendidikan lainnya tidak segera dibangun.

Buku elektronik tidak akan pernah bisa menggantikan (baca: menghilangkan) posisi buku teks. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Buku elektronik dibuat untuk memudahkan penyebaran buku dalam bentuk digital—kapan dan di mana pun orang bisa mengunduhnya sepanjang ada internet. Sedangkan membaca teks dalam jumlah halaman tertentu tetap akan lebih nyaman dan tanpa kendala melalui buku teks.         

Saya kira Mendikbud Anies belum terlambat untuk mendiskusikan lebih mendalam tentang kebijakan pembagian e-sabak ini di daerah tertinggal. Menunda atau membatalkan kebijakan yang kemungkinan besarnya salah atau kurang efektif di kemudian hari adalah tindakan yang bijaksana. Memang bukan pekerjaan mudah (dan tidak akan pernah mudah) menyelesaikan persoalan 57 juta murid dan 3 juta guru di Indonesia.
Comments