News‎ > ‎

Membuka Prodi, Menutup Mutu

diposting pada tanggal 14 Jun 2016 15.07 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta
Amanah, September 2015

 Program Studi (Prodi) baru tumbuh seperti jamur di musim hujan. Banyaknya jumlah Prodi baru tidak berarti bahwa pendidikan tinggi kita semakin maju dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja. Sebaliknya, langkah Prodi terseok-seok bahkan jatuh-bangun karena beban kerja tidak sesuai dengan dosen, staf, dan fasilitas yang dimiliki.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dalam kurun waktu 2008-2014 ada 8.689 usulan Prodi baru dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Artinya, rata-rata ada sekitar 1.200 usulan Prodi pertahun. Dari total usulan itu, hanya 3.932 yang direkomendasikan untuk mendapat izin dan menerima mahasiswa.

Hal ini sangat beralasan karena yang terjadi di lapangan sangat memprihatinkan. Pertama, legalitas formal. Prodi sudah menerima mahasiswa dan menjalankan pembelajaran, padahal izin operasional belum turun. Akibatnya, jika izin tak kunjung turun padahal mahasiswa sudah mau selesai, Prodi memindahkan status mahasiswa ke Prodi sejenis di PT lain yang sudah punya izin dan/atau akreditasi. Kuliahnya di Perguruan Tinggi (PT) X, tapi skripsi dan ijazahnya di PT Y.     

Kedua, tata kelola yang baik (good and open management). Pembukaan Prodi tidak didahului dengan penyiapan dosen, fasilitas, struktur organisasi, dan sistem yang baik. Dosen yang dimiliki Prodi bukan dosen tetap melainkan dosen tetap di Prodi PT lain, yang bisa jadi hanya dimanfaatkan namanya—entah karena gelar profesor, doktor, atau magisternya. Dosen pun belum tentu pendidikannya sesuai dengan mata kuliah yang diampunya. 

Kelas perkuliahan tidak dibuat nyaman untuk belajar, seperti panas dan ukuran kursi yang tidak sesuai dengan orang dewasa—tak sedikit yang menggunakan gedung sekolah/madrasah. Ruang dan koleksi buku perpustakaan tidak memadai. Akibatnya, iklim dan budaya akademik (academic culture) tidak terbentuk. Ketua Prodi juga bukan dosen yang berlatar belakang pendidikan sesuai Prodi. Maka, pengembangan keilmuan (dosen) konsorsium Prodi tidak berjalan mulus.        

Ketiga, standar proses dan lulusan. Dari penjelasan sebelumnya, maka rasio dosen dengan mahasiswa tidak seimbang. Penambahan jumlah mahasiswa tidak dibarengi dengan penambahan dosen. Mahasiswa banyak karena tidak selektif. Kualitas pembelajaran dan bimbingan akademik tidak efektif, sehingga lulusan tidak standar dan sulit bekerja. Muncullah istilah Prodi atau PT abal-abal. Artinya, Prodi yang proses pembelajaran, fasilitas, dan dosennya tidak berkualitas atau tidak sesuai standar nasional pendidikan.     

Praktik ini terjadi karena pergeseran orientasi lembaga pendidikan, dari lembaga non-profit ke profit—meski tidak ada satu pun yang mengakuinya secara eksplisit. Hanya mengejar kuantitas melupakan kualitas. Membuka Prodi seperti membuka toko atau warung. Logikanya untung-rugi atau efisiensi, padahal pendidikan adalah investasi bangsa lima hingga sepuluh tahun ke depan agar memiliki generasi yang cerdas dan berperan bagi kemajuan bangsa.

Makna pendidikan ini tidak bisa dicapai dengan model pendidikan yang money oriented dan mengabaikan mutu. Artinya, jangan karena ingin punya saldo rekening tabungan banyak, PT mengurangi standar layanan pendidikan. Sebaliknya, PT mengerahkan kemampuannya untuk membangun fasilitas, sistem, dan sumber daya manusianya yang unggul agar lulusannya mampu “membaca dunia dan dibaca dunia”—mengutip motto Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.      

Banyaknya jumlah Prodi baru yang tidak diikuti dengan mutu akan menimbulkan pengangguran terdidik dan merugikan mahasiswa. Peluang kerja tidak sebanding dengan jumlah lulusan. Di antara tujuan pembukaan Prodi adalah pengembangan keilmuan, bukan sekedar ijazah.

 

Dua Langkah

Menjawab problem di atas tentu tidaklah semudah membalik telapak tangan. Persoalannya bukan semata “kenakalan” dosen, tapi pemerintah juga lalai. Maka pemerintah melalui lembaga terkait, perlu melakukan setidaknya dua langkah berikut. Pertama, tidak mudah memberikan izin operasional Prodi baru. Penilaian kelayakan suatu Prodi harus objektif berdasarkan dokumen proposal dan observasi langsung (visitasi). Ini berlaku untuk semua Prodi, baik yang ada di PT negeri maupun PT swasta. Jika ditemukan praktik melanggar aturan pelaksanaan pendidikan tinggi, segera menutup Prodi tersebut.

Kedua, bantuan pengembangan Prodi. Bantuan itu mencakup pengembangan fasilitas, dana penelitian, juga pengangkatan dosen PNS—di tempatkan di PTN dan PTS. Tidak hanya PT swasta yang mahasiswanya mayoritas kelas menengah ke bawah, PT negeri pun memerlukan pengembangan. Bayangkan, Prodi bertambah banyak, tetapi kondisi bangunan dan dosen tidak mengalami perubahan, sehingga lingkungan kampus semakin sumpek, alias tidak nyaman.

Artinya, pertambahan Prodi dan mahasiswa harus diikuti dengan pengembangan fasilitas dan sumber daya manusia, seperti dosen dan staf. Jika tidak, maka pendidikan tinggi kita hanya berkembang aspek kuantitasnya saja, sedangkan kualitasnya jalan di tempat. Ini sama dengan kita ramai-ramai membuka Prodi baru, tapi menutup rapat-rapat desain mutunya. Bukan karena kita tidak paham tentang mutu, tapi budaya mutu pendidikan kita masih sebatas manis di mulut dan hiasan dinding (lip service and wall hangings).   

 

Comments