News‎ > ‎

Membumikan Budaya Kerja

diposting pada tanggal 14 Jun 2016 15.35 oleh Jejen Musfah FITK
Go Cakrawala, 27 April 2015

Ada yang beda jika berada di gedung Kementerian Agama (Kemenag), juga kantor-kantor lembaga di bawah struktur Kemenag. Di setiap lantai, di beberapa sudut yang mudah terlihat publik, terpasang banner dan semacamnya yang berisi lima Budaya Kerja Kemenag, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan.

Mulai 2015 ini, setiap pegawai di lingkungan Kemenag wajib menandatangani pakta integritas untuk melaksanakan budaya kerja tersebut. Peningkatan kinerja dimulai dari budaya kerja sebagai komitmen bersama. Budaya kerja biasanya lahir dari dan atas keinginan pemimpin.

Pertanyaannya adalah seberapa efektif budaya kerja meningkatkan kinerja di lingkungan Kemenag? Apa yang harus dilakukan Kemenag agar budaya kerja dijalankan oleh semua pegawai di lingkungan Kemenag?

Setelah ditetapkan oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin (LHS), paling tidak butuh waktu setengah hingga satu tahun untuk mensosialisasikan budaya kerja ini di lingkungan Kemenag pusat, provinsi, kota, hingga kabupaten—berarti hingga akhir 2015. Sosialisasi penting untuk menyamakan persepsi dan memulai komitmen bersama.

Tahap penyusunan dan sosialisasi ini biasanya tidak sulit. Masalah timbul pada tahap implementasi, karena budaya kerja lama pegawai tidak serta merta bisa digantikan oleh budaya kerja baru.

 

Lapisan Masalah

Kegagalan penerapan budaya baru terletak pada kepemimpinan yang lemah. Maka, LHS dan segenap pimpinan di Kemenag setidaknya perlu memerhatikan tiga hal berikut. Pertama, integritas, tanggung jawab, dan keteladanan. Sebanyak apa pun poster budaya kerja dicetak dan diletakkan di kantor di lingkungan Kemenag, tidak akan berarti jika para pemimpin tidak menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam bekerja.

Sejarah mencatat, meski dikenal sebagai Kementerian yang diisi orang-orang yang paham dan ahli agama, nyatanya ia tidak bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dari menteri hingga pejabat di bawahnya terbukti melakukan korupsi. Kecuali yang terekspos ke publik, bisa jadi korupsi yang tidak terekspos lebih masif dan besar lagi. Perilaku sederhana dan jujur adalah pilihan hidup pemimpin, agar terhindar dari korupsi.

Selain korupsi dana haji, pejabat di Kemenag juga terlibat korupsi pengadaan alat laboratorium IPA di MTs dan MA (2010) sebesar Rp 71,5 Miliar dan korupsi proyek pengadaan Al-Quran (2011-2012). KPK melakukan survei (2013) untuk mengukur indeks integritas instansi pemerintah. Dari 22 instansi pusat yang disurvei, Kemenag menduduki peringkat terbawah, artinya paling korup, disebabkan banyaknya praktik suap dan gratifikasi.   

Dengan dana terbatas, sementara lembaga pendidikan binaannya banyak, Kemenag rentan terhadap kolusi dan nepotisme. Bantuan tidak diarahkan semata kepada kelompok tertentu, sementara kelompok lainnya seperti dimarginalkan. Kemenag selaiknya berdiri di atas semua golongan.  

Kedua, profesional. Persoalan seputar haji seperti pemondokan, katering, dan agen travel yang terus berulang tidak akan terjadi jika pengelolaan haji diserahkan kepada pihak yang kompeten. Demikian juga dalam pendidikan, terbaca bahwa pemilihan kepala madrasah negeri tidak profesional. Integritas dan kapasitas calon kepala madrasah bisa dikalahkan oleh status golongan tertentu dan/atau kedekatan hubungan.

LHS harus bisa membuktikan bahwa persoalan-persoalan tersebut tidak terjadi pada masanya. Jika tidak, budaya kerja akan tercatat sebatas slogan.       

Ketiga, inovatif. Sistem pendaftaran haji yang ada selama ini perlu diganti. Haji plus dan haji untuk kedua kali atau lebih sudah saatnya dihapuskan, karena menjadikan daftar tunggu haji reguler bisa sampai sepuluh tahun bahkan lebih. Ini tidak berlaku bagi bagi haji plus. Dengan membayar tiga hingga lima kali lipat dari harga haji biasa, mereka bisa berangkat pada tahun pertama atau kedua. Lamanya masa tunggu calon jamaah haji, sementara mereka sudah membayar 25 juta untuk pendaftaran, menimbulkan banyak pertanyaan tentang pengelolaan dana dan bunga bank uang mereka.

Dalam pendidikan, mutu madrasah berada di bawah sekolah. Pilihan pertama masyarakat adalah sekolah, setelah gagal baru madrasah. Perhatian dan pemerataan bantuan terhadap madrasah perlu ditingkatkan. Kecuali itu, budaya bersih di lingkungan pesantren belum terbentuk. Pesantren umumnya kumuh, jorok, tidak nyaman, dan tidak asri.     

 

Pemimpin

Jawaban terhadap lapisan masalah di atas adalah sebagai berikut. Pertama, teladan dan kerjasama. Budaya kerja bukan sekedar perubahan artifisial atau sekedar slogan, tetapi perubahan mental bersama dan aksi nyata. Ia akan berhasil jika ada teladan dari pimpinan pada satu sisi, dan kerja kolektif pada sisi yang lain. Kate Zabriskie menulis, “Our culture is one of teamwork, shared responsibility, and share reward.”

Kedua, penghargaan. Pemberian tunjangan kinerja (Tukin) bagi pegawai Kemenag yang sudah berjalan selama satu tahun ini diharapkan berdampak positif terhadap implementasi budaya kerja tersebut. Sebaliknya, hukuman harus diberikan kepada pegawai yang kinerjanya lemah. Tukin memang dibuat untuk membayar pegawai sesuai kinerjanya; semakin baik kinerja, semakin baik pendapatannya; demikian sebaliknya.      

Ketiga, inovatif. Hanya pemimpin inovatif yang bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Posisi LHS sebagai Menteri Agama sangat vital dalam membumikan budaya kerja tersebut. Ia mungkin sebaiknya menyimak saran Steve Jobs berikut ini, “The one who are crazy enough to thin that they can change the world, are the one who do.”

Akhirnya, sejarah akan mencatat: apakah budaya kerja mampu mengubah kinerja Kemenag ke arah yang lebih baik, mulai dari urusan pendidikan, haji, hingga bimbingan masyarakat. Tentu bukan pekerjaan mudah. LHS bukan saja harus mampu membersihkan Kemenag dari korupsi, tapi menorehkan tinta emas dalam pengelolaan haji, pendidikan, dan kerukunan umat beragama.

Jika budaya kerja hanya bagus dalam konsep dan ceramah pemimpin alias gagal dalam praktik, saya tak heran, karena untuk membumikan budaya kerja membutuhkan pemimpin yang memiliki x faktor—meminjam istilah kompetisi nyanyi. Apakah LHS memiliki x faktor dalam memimpin? Waktu yang akan menjawabnya.         

Comments