News‎ > ‎

Memilih Pemimpin Ideal

diposting pada tanggal 30 Sep 2016 01.38 oleh Jejen Musfah FITK

dimuat di web Siperubahan.com, 10 September 2016

Hidup di penjara bagi pelaku korupsi tidak membuat tingkat korupsi kepala daerah di Indonesia menurun. Jumlah kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan korupsi terus meningkat bahkan sepertinya sulit untuk menurun apalagi dihilangkan. Bisa jadi fakta di lapangan tentang korupsi kepala daerah lebih banyak lagi tetapi tidak terdeteksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, atau kejaksaan.

Hal ini tentu bertentangan dengan janji kampanye setiap kepala daerah saat pemilu kada yang akan memajukan daerah dan mensejahterkan masyarakat melalui sejumlah program seperti pendidikan gratis, jaminan kesehatan, dan peningkatan ekonomi. Ketika sudah terpilih dan menduduki jabatan gubernur, walikota, atau bupati, mereka terbuai kenyamanan dan fasilitas sehingga dengan mudah melupakan janji-janjinya kepada masyarakat saat kampanye.

Korupsi kepala daerah terjadi karena pertama, biaya tinggi pemilihan kepala daerah. Setiap calon kepala daerah atau timnya aktif menggalang bantuan dari beragam kalangan atau pihak-pihak tertentu yang berkepentingan akan menawarkan bantuan dengan harapan tertentu setelah calonnya terpilih. Setelah terpilih, sumber dana pribadi atau dari sumber lainnya itu harus kembali bahkan harus untung besar sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

Modusnya bermacam-macam, di antaranya pihak-pihak yang mendukung finansial kepala daerah terpilih akan mendapatkan proyek yang dalam pelaksanaannya bisa saja melanggar aturan yang berlaku; perjalanan dinas fiktif; bantuan sosial fiktif; dan penggelembungan belanja daerah.

Kedua, praktik suap-menyuap dalam birokrasi pemerintahan, laporan fiktif, dan penggelembungan dana sudah membudaya. Budaya itu langgeng karena ada beberapa pihak mendapat penghasilan besar meskipun diperoleh secara tidak sah. Budaya KKN juga akibat gaya hidup mewah pemimpin daerah dan orang-orang di sekitarnya.

Pemimpin Ideal
Penyakit korupsi di pemerintahan daerah sudah sangat parah tetapi masih bisa disembuhkan yaitu dengan menghadirkan pemimpin ideal untuk rakyat. Pertama, pemimpin yang punya integritas atau kejujuran. Tugas seorang pemimpin daerah adalah bagaimana memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan keuangan daerah kepada program-program atau pihak-pihak yang seharusnya sesuai perencanaan sebelumnya.

Integritas seorang pemimpin akan diuji saat ia berhadapan dengan uang dalam jumlah besar maupun kecil. Pemimpin yang berintegritas akan menggunakan keuangan daerah sesuai regulasi dan untuk pembangunan daerah, serta untuk program-program pro-rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ia tidak akan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi dan kelompok, apalagi menumpuk kekayaan demi hidup mewah.

Pemimpin berintegritas bahkan mampu memengaruhi orang dan birokrasi yang korup menjadi bersih, setidaknya menguranginya. Dia tidak sekedar menjadi teladan perilaku pejabat yang bersih tetapi juga keras melawan perilaku korup bawahan dan rekanannya. Dia tidak takut dengan resiko perlawanan dari kelompok tertentu, dan bersedia tidak popular.

Kedua, pemimpin yang kompeten atau memahami ilmu pemerintahan. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang segera setelah dilantik mengetahui masalah-masalah yang ada di daerahnya, dan menyusun strategi pemecahan masalah bersama para ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian, ia menjalankan strategi itu dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Tentu dengan melibatkan banyak unsur di bawah kepemimpinannya.

Pemimpin kompeten tentu tidak sekedar melaksanakan program rutin biasa. Dia mampu menggagas dan merealisasikan program-program inovatif sesuai dengan karakter daerahnya. Dengan demikian kehadirannya terbukti memberi makna bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi pendapatan asli daerah (PAD) setiap provinsi, kota, dan kabupaten jelas berbeda-beda, tetapi pemimpin kompeten pasti mampu melahirkan program inovatif untuk kebaikan dan kebanggaan daerahnya. Steve Jobs (1955-2011) pendiri Apple menulis, “Innovation distinguishes between a leader and a follower.”

Memilih Pemimpin
Untuk mendapatkan kepala daerah mulai dari gubernur, walikota, hingga bupati, yang ideal seperti di atas memerlukan upaya yang serius dan panjang. Pertama, partai politik seharusnya mengusung calon kepala daerah yang memiliki integritas dan kompeten. Pertimbangan kemampuan finansial atau popularitas calon tertentu jangan sampai menyingkirkan kader-kader partai yang potensial.

Meski memungkinkan pencalonan kepala daerah melalui jalur independen, partai-partai politik harus mampu mengusung calon-calon kepala daerah yang ideal untuk rakyat. Jika tidak, maka kasus korupsi yang melibatkan gubernur, walikota, atau bupati akan terus terjadi di tahun-tahun yang akan datang.

Korupsi kepala daerah menunjukkan kegagalan partai-partai politik melahirkan kader-kader yang berintegritas dan kompeten. Tidak ada satu pun partai yang berhasil menunjukkan bahwa kader-kadernya yang menjadi pemimpin di daerah terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentu ada beberapa kader partai yang berhasil memimpin daerahnya, dan pada saat yang sama dikenal jujur saat menjabat. Partai harus melahirkan banyak kader yang ideal seperti itu agar rakyat Indonesia semakin sejahtera dan berpendidikan tinggi.

Kedua, masyarakat harus cerdas memilih calon pemimpinnya, termasuk tidak memilih golput. Pada era digital saat ini tidak sulit mengetahui rekam-jejak calon-calon kepala daerah karena sumber informasi tersedia melalui internet. Di samping mempelajari materi kampanye masing-masing calon pemimpin daerah, masyarakat bisa mengenali mereka melalui internet.

Semanis apa pun janji kampanye, jika riwayat hidup mereka tidak baik, atau ada calon yang lebih baik, maka pilihan harus didasarkan pada kriteria integritas dan kapasitas sang calon. Bisa jadi masyarakat tidak memiliki banyak pilihan calon pemimpin ideal di daerahnya karena sudah ditentukan oleh partai, tetapi masyarakat harus tetap memilih yang terbaik di antara para calon yang bersaing.

Masyarakat tidak boleh apatis dalam pemilu kada karena pemimpin daerah akan menentukan nasib masyarakat. Kepala daerah akan menentukan gerak pembangunan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata di suatu daerah. Jika pembangunan bidang-bidang tersebut bergerak maju dan baik karena pemimpin yang jujur dan kompeten, maka masyarakat setempat juga yang akan menerima dampak positifnya.

Dengan demikian, iming-iming uang suap (berapa pun nilainya) dari setiap pasangan calon kepala daerah harus ditolak dengan tegas oleh masyarakat pemilih. Keyakinan masyarakat tidak boleh bisa dibeli oleh rupiah karena pertaruhannya adalah nasib demokrasi dan nasib bangsa ini di mata dunia.

Faktanya, masyarakat Indonesia yang terkenal religius tetapi saat pemilu bisa terpengaruh oleh uang suap alias “serangan fajar”. Saatnya masyarakat cerdas atau dicerdaskan tentang memilih kriteria pemimpin ideal untuk rakyat, karena kualitas pemimpin adalah kunci kemajuan suatu daerah dan masyarakat.

Comments