News‎ > ‎

Menimbang Seragam PNS

diposting pada tanggal 25 Jul 2016 18.28 oleh Jejen Musfah FITK
Amanah, Selasa, 26 Juli 2016  

Sejak Jokowi kampanye sebagai calon Presiden RI pada 2014, kemudian terpilih hingga pelantikan menteri, baju putih menjadi booming. Baju putih identik dengan Jokowi, sehingga di kantor-kantor, pegawai laki-laki tua maupun muda yang memakai baju putih lengan panjang digulung satu atau dua kali lipatan otomatis dapat teguran atau candaan “Jokowi”.   

Kini, setiap kementerian, sekolah, dan kampus negeri mewajibkan para pegawai, pejabat, guru, dan dosen memakai baju putih di hari-hari tertentu. Beberapa kantor kementerian menambahkan baju batik dan pakaian adat di hari yang telah ditentukan. Baju batik dan pakaian adat merupakan hal baru bagi sebagian kementerian.

Pada awal kebijakan baju putih diterapkan, konon omzet pedagang batik berkurang drastis hampir 50 persen. Batik yang sudah lebih dulu dipakai sebagai seragam kantor pada setiap satu atau dua hari kerja tergeser oleh baju putih. Mungkin ini alasannya mengapa kini seragam kantor lima hari kerja itu adalah baju putih, baju batik, dan pakaian adat. Demi mewadahi berbagai kepentingan.

        

Permukaan

            Selintas tidak ada yang salah dengan kebijakan seragam ini. Baju putih melambangkan kesucian, kebersihan, dan kejujuran. Lengan panjang yang dilipat menandakan siap bekerja secara total. Baju batik dan pakaian adat adalah bukti cinta dan penghargaan terhadap budaya hasil karya anak bangsa. Memakai baju batik dan pakaian adat juga merupakan bentuk promosi budaya, baik internal maupun eksternal, sehingga kita dan orang luar mengetahui budaya bangsa ini yang amat kaya dan beragam.   

Kenyataannya, belum semua pegawai dan pejabat menjadikan ruh atau jiwa pakaian itu sebagai spirit dalam bekerja. Pegawai malas dan tidak kompeten masih banyak, yang seharusnya mulai bangkit dan meningkatkan kompetensi diri. Pejabat masih saja berkata-kata kotor, grasa-grusu, dan menebar fitnah di hadapan media, yang selayaknya harus santun, hati-hati, dan melakukan cek dan ricek (tabayyun) sebelum mengeluarkan pendapat.

Korupsi tidak berkurang dilakukan oleh jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Meskipun KPK sering melakukan tangkap tangan pelaku korupsi, mereka seperti tidak jera dan tidak takut sama sekali. Semua lapisan bangsa ini sudah terjerat korupsi. Bahkan, korupsi terjadi dalam sektor pendidikan. Penggelapan dana BOS oleh kepala sekolah dan bendahara, misalnya.       

Demikianlah, kebijakan seragam baru sebatas perubahan penampilan pegawai dan pejabat. Ia hanya menyentuh aspek permukaan, tetapi belum mengubah mentalitas pemakainya. Sebagai perbandingan, hasil penelitian Brunsma (2006: 50-53) menyimpulkan bahwa seragam sekolah tidak efektif, dan tidak melahirkan sikap dan lingkungan yang positif.

Bahkan, kewajiban memakai pakaian adat menambah beban baru bagi pegawai, khususnya kaum perempuan. Perlu biaya tambahan untuk membeli pakaian, terutama pakaian adat. Memakainya memerlukan waktu, dan aksesoris khusus yang sesuai. Tidak masalah jika mereka menggunakan mobil ke kantor, tetapi naik motor atau angkutan umum? Bayangkan, kepanasan dan kehujanan.

Akhirnya, kantor-kantor pemerintahan berubah menjadi show room pakaian adat, di mana budaya pamer penampilan lebih menonjol. Perempuan punya kecenderungan untuk tampil lebih baik dalam berpakaian daripada laki-laki. Maka, kebijakan seragam adat ini, disadari atau tidak, merupakan penjajahan atau pengekangan terselubung terhadap kebebasan perempuan dalam berbusana yang dianggap nyaman bagi mereka dalam bekerja. Diko (2012: 223) menjelaskan dalam The Gender Politics of The School Uniform, bahwa meskipun seragam sekolah efektif melahirkan rasa kepemilikan (a sense of belonging), tetapi menimbulkan ketidakadilan gender.

Bekerja dengan memakai pakaian adat mungkin lebih ribet dan tidak nyaman dibanding berpakaian putih atau batik. Bayangkan, perempuan hilir-mudik memakai hak tinggi dengan bawahan rok! Seperti mereka yang bekerja di pusat-pusat pelatihan, yang membutuhkan mobilitas tinggi, misalnya menjemput pembicara, kordinasi antar kelas, dan mengurus administrasi.

 

Kinerja

            Demikianlah, seragam pegawai semestinya mempertimbangkan kenyamanan dalam bekerja disamping keindahan dan pelestarian budaya. Mungkin memakai baju putih dan baju batik tidak masalah karena mudah diperoleh, tetapi memakai pakaian adat jelas menambah beban pegawai, baik dari segi finansial maupun segi kepraktisannya.

            Sangat ironis, jika di kantor pemerintahan dan sekolah, para pegawai, pejabat, dan guru berpenampilan “istimewa”, sementara kedisiplinan, kompetensi, dan kejujurannya tidak berubah ke arah yang lebih positif. Kebanggaan pegawai dan pejabat terhadap keragaman budaya daerah bangsa ini harus selaras dengan kinerja yang penuh disiplin, tanggung jawab, jujur, dan kompeten.   

Cara pandang pejabat dan birokrasi di negeri ini sering lebih sibuk dan fokus pada mengatur penampilan luar dan fisik seorang pegawai daripada hasil kinerjanya. Seragam pegawai dan name tag, contohnya. Sementara terhadap pegawai yang kompetensi dan kinerjanya rendah, pejabat dan birokrasi sering tidak bisa mengambil tindakan yang tegas.

Banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak kompeten dan berkinerja rendah di banyak kementerian dan instansi pemerintah, tetapi mereka memperoleh upah sama dengan mereka yang kompeten dan berkinerja baik. Ketika seseorang sudah menjadi PNS, sulit memberhentikannya meskipun keberadaannya seperti tidak ada bagi institusi.  

Itulah salah satu pekerjaan besar pemerintah. Semangat pemerintah dalam mengubah tampilan luar pegawai dan pejabat harus berbanding lurus dengan kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka masing-masing di setiap instansi. Dengan demikian, PNS mampu menunjukkan hasil kinerja nyata, disamping ramai-ramai berfoto ria saat mengenakan pakaian adat di kantor, dan mengunggahnya ke Facebook. Ibarat seorang gadis, PNS harus tampil cantik luar dan dalam.  

 

Comments