News‎ > ‎

Meretas Budaya Baca

diposting pada tanggal 14 Jun 2016 15.26 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta
SINDO, 25 Maret 2015  

 Kemenangan Jokowi dalam pemilihan presiden sulit dilepaskan dari slogan Revolusi Mental. Rakyat berhasil diyakinkan bahwa Jokowi dengan slogannya tersebut bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Korupsi misalnya, bisa dikurangi—selain penegakkan hukum—dengan merubah mental para pejabat di negeri ini.

Perubahan mental tak bisa lepas dari buku. Dalam diri manusia ada dua unsur: jasmani dan ruhani. Jika jasmani membutuhkan makanan bergizi agar sehat, demikian juga ruhani memerlukan makanan, yaitu buku sebagai bacaan. Mental merupakan bagian dari ruhani. Meski hajatan Islamic Book Fair yang ke-14 di Istora Gelora Bung Karno, pada 27 Februari hingga 8 Maret 2015 sudah lewat, rasanya masih relevan membincang rendahnya budaya baca masyarakat Indonesia.

Menurut survey UNESCO, minat baca masyarakat di Negara-negara ASEAN adalah yang paling rendah di dunia. Hanya ada 1 orang dari 1.000 orang di Indonesia yang memiliki minat baca yang tinggi. CSM (Center for Social Marketing) menjelaskan, perbandingan banyaknya buku yang dibaca oleh siswa SMA di beberapa negara, Indonesia menempati tempat terendah. Untuk siswa SMA di Amerika Serikat, jumlah buku yang wajib dibaca sejumlah 32 judul, Brunei 7 buku, Singapura 6 buku sedangkan Indonesia 0 buku.

 

Minim Perpustakaan

Bicara budaya membaca tak bisa dipisahkan dengan perpustakan—seperti keberhasilan Jepang. Rendahnya budaya baca masyarakat Indonesia dikarenakan pemerintah, masyarakat, satuan pendidikan gagal, dan keluarga gagal melaksanakan beberapa butir UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pertama, ketersediaan perpustakaan belum merata di tanah air. Perpustakaan tidak hanya ada di sekolah dan perguruan tinggi, tapi juga di tempat umum (kantor, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit, dan pasar).

Jumlah perpustakaan umum hanya 2.585, maka satu perpustakaan harus sanggup melayani 85 ribu penduduk. Menurut data Badan Penelitian dan Pengembangan Perpustakaan Nasional, dari 64.000 desa, yang punya perpustakaan 22 %. Sedangkan jumlah perpustakaan di berbagai departemen dan perusahaan baru 31 %. Dari 110 ribu sekolah, hanya 18 % yang punya perpustakaan; Dari 200 ribu SD, 20 ribu yang punya perpustakaan standar; Dari 70 ribu SLTP, 36 % yang memenuhi standar; Untuk SLTA, hanya 54 % yang perpustakaannya standar. Dari 3.000 SD dan SLTP, hanya 5 % yang memiliki perpustakaan.   

Meski dijamin oleh UU, pemerintah belum memenuhi hak masyarakat untuk bisa mengakses perpustakaan dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan. Masyarakat tidak bisa mengakses perpustakaan di tempat-tempat tersebut karena tidak disediakan, baik oleh pemerintah, kantor, maupun rumah sakit. Padahal, waktu menunggu—yang bisa sangat lama—merupakan waktu ideal untuk membaca.

Kegemaran membaca tidak bisa tumbuh dalam sehari melainkan proses yang butuh waktu lama. Karena itu, pemerintah tidak boleh pesimis dengan budaya baca masyarakatnya sebelum benar-benar menyediakan perpustakaan sesuai aturan yang berlaku. Budaya membaca tidak lahir dengan sendirinya, tapi merupakan akibat dari kebijakan yang memang ditujukan untuk hal tersebut.

Saya tidak melihat misalnya, upaya serius pemerintah atau swasta yang begitu masif dan serius dalam mempromosikan budaya gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan. Bandingkan dengan upaya pemerintah dalam mempromosikan pariwisata Indonesia, atau (maaf) iklan rokok yang maha dahsyat dan (kadang) mengagumkan dari sisi seni pembuatannya (seperti pengambilan angel wilayah-wilayah eksotis Indonesia). Jadi, selain pendirian perpustakaan, tugas pemerintah lainnya adalah promosi gemar membaca.

Kedua, buku (sangat) mahal. Dalam UU tersebut pasal 48, pemerintah wajib menyediakan buku murah. Faktanya, harga buku masih sangat mahal bagi sebagian masyarakat. Jangankan buat beli buku, buat bayar sekolah saja banyak orangtua yang tak mampu. Selain karena peran pemerintah lemah, menurut seorang kawan yang punya penerbit, buku menjadi mahal karena toko buku.

“Hapuskan toko buku. Selama masih ada toko buku, buku akan mahal,” katanya.  Penjelasannya, untuk sampai ke toko, buku harus diangkut melalui darat, laut, atau udara, yang semuanya membutuhkan biaya yang tak sedikit. Belum toko sendiri yang ambil untung tak sedikit. Solusinya, jual buku secara on line! 

Jika pun mampu, kesadaran masyarakat menengah untuk membeli dan membaca buku masih rendah. Misalnya, lebih suka membeli rokok daripada buku; lebih suka nonton tv dan ngobrol daripada membaca buku; lebih suka ke bioskop daripada ke perpustakaan. Daya beli buku masyarakat yang rendah bisa diatasi jika perpustakaan ada di sekitar masyarakat.

Kecuali pemerintah, sesungguhnya masyarakat—atas inisiatif masing-masing—sudah membuat taman baca atau rumah baca, namun jumlahnya masih sangat sedikit. Kesadaran masyarakat untuk berperan dalam pembentukan budaya baca masih rendah, meski jumlah orang kaya Indonesia terus bertambah. Paradigma kaum elit ini bisa berubah, manakala pemerintah sukses dalam promosi masyarakat sadar membaca seraya menggandeng mereka dengan santun.                 

Ketiga, toko buku dan perpustakaan pribadi masih minim. Di kecamatan dan kabupaten sulit menemukan toko buku. Bahkan di kampus-kampus kita sangat sedikit pilihan toko buku. Saya pikir, sebabnya adalah mahasiswa lebih suka memfoto kopi daripada membeli buku. Apalagi kini, informasi apa saja bisa diperoleh dari internet. Buku tidak laku. Jasa foto kopi menjamur di kampus, berbanding terbalik dengan toko buku. Sama saja, masyarakat belum terbiasa membaca, sehingga toko buku tak laku.

Kecuali itu, hampir tidak ada perpustakaan pribadi di rumah-rumah masyarakat kita. Di lemari-lemari rumah mereka, yang ada malah buah tangan dari Mekah sepulang haji, atau cinderamata dari Amsterdam, Paris, Brussel, Helsinki, London, Roma, Tokyo, Berlin, Kuala Lumpur, Seoul, dan Singapura. Buku, majalah, dan koran tidak mendapat tempat di rumah-rumah masyarakat kita. Tak perlu kita pergi ke Eropa untuk melihat rumah mereka, film-film Hollywood dan internet menunjukkan bahwa rumah di sana identik dengan lemari buku.             

 

Tiga Pertimbangan

Saatnya pemerintahan Jokowi memperbaiki keadaan runyam perpustakaan, perbukuan, dan budaya baca masyarakat Indonesia. Tiga hal berikut bisa dipertimbangkan. Pertama, Jokowi dan/atau Anies meminta komitmen para kepala daerah dari tingkat satu hingga tingkat dua untuk menyediakan perpustakaan daerah yang baik. Tanpa ada komitmen dari pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan, mustahil amanah UU di atas bisa tercapai.

Jokowi melalui kementerian terkait dan Dewan Perpustakaan bisa mengawal pendirian perpustakaan dari pusat hingga ke tingkat kecamatan. Dengannya, sistem perpustakaan nasional akan terwujud. Promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan diperlukan segera, melalui kerjasama Kemendikbud, Kemenag, penerbit buku, dan stasiun televisi milik pemerintah maupun swasta.      

Kedua, keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan bekerjasama dalam menanamkan budaya baca kepada anak sejak dini. Mereka menyediakan buku dan bahan bacaan anak-anak lainnya di rumah, sekolah, tempat bermain, dan mall. Orang kaya mendirikan toko buku demi sedikit keuntungan, atau mendirikan taman atau rumah baca. Tanpa keterlibatan ketiga unsur tersebut, pemerintah akan payah dalam membangun budaya baca masyarakat.  

Ketiga, bebaskan atau kurangi pajak (royalti) penulis buku, untuk mendorong penulis-penulis baru muncul. Sudah mafhum, bahwa menjadi penulis di Indonesia tak menjanjikan (kesejahteraan), sehingga jumlah buku terbit di sini kalah jauh dengan negara-negara lain. Jumlah buku terbit bertemali dengan minat baca masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah bisa membeli setiap buku terbit (tertentu), untuk disebarkan di perpustakan-perpustakaan nasional, provinsi, kota, maupun kabupaten. Langkah ini, saya pikir, akan melahirkan penulis-penulis buku baru yang selama ini “terkubur.”           

Akhirnya, revolusi mental yang digagas Jokowi tak bisa dilepaskan dari kegiatan membaca buku. Menghadirkan buku di tengah-tengah masyarakat merupakan cara efektif mensukseskan revolusi mental. Saya pikir, masyarakat, tegasnya panitia dan para penerbit yang menyelenggarakan pameran buku di atas selama sepuluh hari, tiada maksud lain kecuali ingin berperan—sekecil apa pun—dalam meretas budaya baca buku masyarakat.

                   

 

 

 

Comments