News‎ > ‎

Pendidikan Anak Kalijodo

diposting pada tanggal 12 Jun 2016 15.40 oleh Jejen Musfah FITK

Dampak penertiban warga Kalijodo bukan semata tentang hilangnya dimensi ekonomi, prostitusi, “budaya”, akan tetapi juga pendidikan anak dalam arti yang luas. Relokasi warga Kalijodo yang dinilai banyak kalangan sangat terburu-buru menyisakan pekerjaan rumah, khususnya bidang pendidikan, bagi pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan beberapa kementerian terkait.   

Pertama, ragam aspek terkait sekolah anak. Rumah baru mereka yang disiapkan pemerintah atau pilihan mereka sendiri belum tentu dekat dengan sekolah anak-anak mereka saat ini. Jika jarak antara rumah dan sekolah jauh atau tidak mudah dijangkau, maka mereka akan terpaksa memindahkan anak-anak mereka ke sekolah baru.

Tidak mudah bagi anak-anak hidup dalam lingkungan baru. Mereka tidak saja harus menyesuaikan diri dengan teman-teman baru di lingkungan rumah, tetapi juga di sekolah. Beban psikologis anak-anak ini akan memengaruhi proses belajar-mengajar di sekolah, di rumah, dan di lingkungan baru mereka. Masalah pendidikan anak-anak Kalijodo akan lebih rumit jika mereka tidak mendapatkan rumah baru, sebagaimana dijanjikan pemerintah.      

Jika tidak mempunyai pekerjaan baru, sampai kapan mereka bertahan mampu membiayai pendidikan anak-anak? Jika pemerintah gagal dalam memberikan lapangan kerja baru atau mereka tidak mau bekerja, maka angka putus sekolah anak-anak mantan warga Kalijodo kemungkinan akan tinggi. Akibatnya, akan semakin banyak anak-anak usia sekolah bekerja di jalanan sebagai pengamen, penjaja makanan, dan badut tokoh kartun yang menari.             

Kedua, relokasi atau alih fungsi lahan ala Ahok yang menurunkan 3000 aparat TNI, Polri, dan Satpol PP itu berpotensi meninggalkan trauma bagi anak-anak dan remaja, bahkan mungkin orang dewasa warga Kalijodo. Mengantisipasi penolakan warga dan preman kakap yang bisa berujung kerusahan dan korban tidak harus dengan cara menurunkan aparat bersenjata lengkap seperti di atas. Sepanjang dilakukan serius, dialog-damai bersama warga, preman, dan pengusaha tetap merupakan pilihan yang seharusnya diambil Ahok dan jajarannya.

Oleh karena itu, langkah berikut perlu dipertimbangkan. Pertama, dinas pendidikan berkordinasi dengan kepala sekolah dalam hal terjadinya perpindahan sekolah anak-anak Kalijodo. Kecuali syarat administratif yang dipermudah, biaya perpindahan siswa juga sebaiknya dihapuskan atau dibayar negara melalui Pemda. Pendataan sejak dini berapa siswa akan pindah ke mana mutlak diperlukan agar relokasi Kalijodo tidak menganggu pendididikan anak-anak.    

Kedua, Pemda, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Sosial, berkordinasi seputar rumah dan pekerjaan warga Kalijodo. Rumah dan pekerjaan baru selain PSK akan menjamin bahwa anak-anak tidak mengalami kendala biaya dalam pendidikan mereka. Pilihan pekerjaan harus dibuka dan disiapkan bagi mereka, terutama agar mereka tidak kembali menjadi PSK di tempat yang baru.

Selain Kalijodo, masih banyak tempat prostitusi lain di Jakarta. Keberhasilan alih fungsi Kalijodo menjadi Ruang Terbuka Hijau di antaranya, jika para PSK memilih pekerjaan baru karena kesadaran sendiri—bukan terpaksa atau dipaksa. Pekerjaan baru belum tentu menghasilkan upah sebesar dan “semudah” menjadi PSK, diperlukan pendampingan agar mereka ajeg dalam jalan hidup baru mereka yang lebih mulia.              

Ketiga, Pemda, Kemensos, Kemendikbud, dan Kemenag bekerjasama dalam hal pendampingan anak dan orangtua. Pendampingan anak untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami trauma dan mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan baru mereka. Selain teman-teman yang baru dikenal, respon warga lama (Rusunawa misalnya) terhadap kedatangan mereka bisa jadi beragam. Menerima mereka (mantan PSK) dengan hati lapang di satu sisi, dan yang menolak dan/ atau menerima tapi tidak suka pada sisi yang lain. Respon negatif terhadap mereka dari warga lama harus menjadi perhatian bersama, sehingga tidak menimbulkan benturan horizontal.      

Pendampingan orangtua untuk memastikan bahwa mereka tidak terjerumus ke dalam dunia malam lagi, karena sudah terbiasa dengan “limpahan” uang, kenikmatan, dan gaya hidup yang “di atas rata-rata”. Perlu disadarkan bahwa profesi orangtua sebagai PSK sangat bertentangan dengan upaya pembentukan anak-anak berkarakter, yang menjadi tujuan dari sekolah dan pendidikan.

Disadari atau tidak, anak-anak akan merasa minder di hadapan teman-teman mereka di sekolah dan di lingkungan rumah, dengan status orangtua mereka sebagai PSK. Mereka juga akan merasa dilema saat belajar di kelas, di mana setiap materi pelajaran dan guru mengajarkan hal-hal yang baik. Pengajaran dan pendidikan orangtua seperti mereka tidak akan efektif karena inti dari mengubah perilaku adalah contoh atau teladan yang baik. Inilah mungkin yang tidak didapatkan oleh anak-anak PSK Kalijodo selama ini, dan menjadi tugas pihak-pihak terkait di atas.

Akhirul kalam, jika pemerintah berhasil mengelola pendidikan anak-anak Kalijodo dengan baik pasca penertiban, maka penutupan Kalijodo bukan sekedar menghilangkan prostitusi tapi membuka harapan hidup yang lebih baik. Prostitusi Kalijodo segera akan menjadi kenangan, anak-anak akan menjalani hidup di sekolah, rumah, dan lingkungan baru yang lebih menjajikan pembentukan karakter baik. Semoga hal ini terpikirkan oleh pemerintah, dan prosesnya berjalan baik, sehingga anak-anak Kalijodo tumbuh di lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Jika tidak, anak-anak bukan hanya kehilangan Kalijodo, tapi juga masa depan yang lebih baik.               

 

 

Comments