News‎ > ‎

Politisasi Pemilihan Rektor

diposting pada tanggal 14 Jun 2016 15.00 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta
Republika, 18 Februari 2016

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Perguruan Tinggi di lingkungan Kemenag yang memberikan kewenangan pemilihan rektor kepada Menteri Agama ditolak sejumlah guru besar. Sebanyak 300 guru besar dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mendatangi DPR meminta PMA itu dicabut. Penerbitan PMA itu menunjukkan bahwa menteri tidak peka terhadap skala prioritas penyelesaian masalah-masalah di PTKIN.

Kelahiran PMA itu bisa dibaca dalam konteks pertama, beberapa PTKIN bermasalah dalam pemilihan rektor, sehingga mengakibatkan konflik internal. Sebagai solusi, Kemenag mengirim rektor sementara dari pusat untuk menyelesaikan konflik internal dan melakukan pemilihan rektor baru. Selama ini, upaya ini efektif. Menghadirkan pihak ketiga ke kampus yang sedang berkonflik internal.  

Sesungguhnya, inilah keberhasilan atau prestasi Kemenag, mendamaikan dua kubu yang bertikai di kampus-kampus PTKIN dengan mengirim orang yang dianggap tepat. Saya yakin, tidak mudah bagi Kemenag, mengirim siapa ke kampus mana yang sedang berkonflik. Ketepatan Kemenag mengirim utusan ke sebuah kampus yang berkonflik, sehingga masalah bisa diselesaikan dengan cepat, menyenangkan kedua pihak, dan tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.

Konflik dalam pemilihan rektor hingga menemui jalan buntu dan menimbulkan kekosongan pemimpin tertinggi kampus, harus dibaca sebagai dinamika politik kampus. Dari konflik tersebut para akademisi akan belajar tentang arti kejujuran, demokrasi, dan kepemimpinan sejati. Ketika bertarung, ia harus siap menang juga harus siap kalah. Ketika salah satunya atau keduanya berbuat curang atau tidak siap kalah, maka timbullah konflik.

Penyelesaian konflik kampus oleh pusat merupakan pelajaran berharga bagi akademisi untuk lebih dewasa di kemudian hari. Alih-alih berkonflik antar dosen, sudah saatnya lebih banyak kampus yang membuka undangan terbuka calon rektornya—seperti sudah dilakukan beberapa PT kita. Tidak hanya dosen-dosen terbaik internal kampus, dosen-dosen terbaik dari eksternal kampus diundang untuk mengikuti seleksi calon rektor. Dalam rangka memilih pemimpin kampus yang terbaik, persaingan sebaiknya dibuka selebar-lebarnya.          

Kedua, menteri dengan sengaja berusaha memperluas kewenangannya. Dari sekedar pemberi stempel rektor terpilih senat dan melantiknya, tapi juga ingin memilihnya. Senat hanya mengajukan usulan nama-nama calon rektor kepada menteri. Kebijakan ini melanggar UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2002 dan UU PT Nomor 12 Tahun 2012 yang menjamin PT diselenggarakan dengan prinsip otonom dan demokratis.  

Kebijakan ini jauh lebih otoriter dibanding kebijakan Kemdikbud yang memberikan 35 persen kuota suara kepada Mendikbud dalam pemilihan rektor, ketua, atau direktur lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah (Permendikbud Nomor 24 Tahun 2010). Siapa menjadi rektor ditentukan oleh kedekatannya dengan menteri, bukan oleh suara mayoritas senat universitas—meskipun senat memiliki 65 persen suara.

Sistem ini dikhawatirkan menciptakan suburnya budaya lobi politik para dosen yang haus kekuasaan kepada menteri. Ketika menjadi dosen an sich tidak menjanjikan kesejahteraan, maka menjadi pejabat di kampus merupakan pilihan terbaik bagi sebagian dosen—bahkan bagi mereka yang sudah menjadi guru besar yang tunjangannya sudah lumayan besar. Sementara pelan namun pasti budaya seleksi berdasar kompetensi dan integritas akan sirna.

Kejahatan sistem ini akan makin sempurna jika menteri atau orang-orang di sekitarnya menggunakan kewenangannya itu untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok. Ini jelas bertentangan dengan adagium revolusi mental pemerintahan Presiden Jokowi dan Lima Budaya Kerja Kemenag, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan.

Akhirnya, jika stabilitas kampus yang diinginkan dari kebijakan ini, maka asa ini akan gagal besar. Insan kampus tentu lebih paham siapa rektor yang terbaik untuk mereka, bukan menteri yang  sehari-hari “jauh” dari kampus. Jika otonomi dan demokrasi kampus punya cela, kementerian harus memperbaikinya dengan cara-cara yang baik, bukan dengan memberangusnya. Ambil-alih kekuasaan kampus. Sentralisasi kampus tidak akan pernah lebih baik dari otonomi kampus.   

Belajar dari beberapa kasus penyelesaian konflik pemilihan rektor selama ini, seharusnya Kemenag mampu merumuskan desain pembinaan PTKIN, khususnya pencegahan konflik pemilihan rektor. Bukankah pencegahan lebih baik daripada mengobati. Sudah bisa dipetakan apa saja penyebab konflik, dan bagaimana cara mengatasinya. Kecuali itu, perbaiki sistem yang sudah ada, sehingga celah konflik semakin kecil.

Lagi pula jumlah konflik pemilihan rektor sangat kecil dibanding mereka yang berhasil dan aman-aman saja. Semoga kebijakan di atas bukan antiklimaks ketidakpercayaan menteri kepada para akademisi. Tetapi ingin menguji komitmen para dosen untuk mengembangkan kampus melalui pengajaran, riset, dan pengabdian masyarakat, bukan terpecah-belah ke dalam kelompok-kelompok kepentingan saat perebutan kekuasaan. Sudah saatnya, para dosen bersatu padu menarik gerbong kampus masing-masing yang sudah jauh tertinggal jauh dari negara-negara tetangga.  

 

 

      

 

Comments