News‎ > ‎

Sinergi Memuliakan Guru

diposting pada tanggal 9 Mar 2015 02.27 oleh Jejen Musfah FITK UIN Jakarta
Dimuat di Harian Go Cakrawala, 9/3/2015

Guru adalah profesi mulia, tapi tak banyak yang menginginkannya. Kecuali guru PNS, guru swasta, guru honorer, dan guru di daerah terluar dan terdalam, kondisinya sangat memprihatinkan. Gaji kecil mereka tak cukup menopang kebutuhan sehari-hari, jauh dari hidup berkecukupan. Itulah sebabnya tak banyak generasi muda berprestasi mendamba profesi guru.   

Padahal, guru seharusnya profesi yang diisi oleh pemuda-pemuda cerdas milik bangsa. Ia tidak hanya menyampaikan pengetahuan, mengajarkan keterampilan, tapi juga mematangkan sikap. Karena itu, guru harus cakap dan percaya diri. Masalahnya, bagaimana guru bisa kompeten dan percaya diri jika dalam kesehariannya ia masih bergulat dengan persoalan “besok makan apa.”     

Meski sudah banyak pihak yang memberikan masukan, pemerintah bergeming. Kebijakan pemerintah dalam memuliakan guru—khususnya non-PNS—terasa lamban, bahkan memerlukan evaluasi mendasar. Pemerintah percaya guru adalah kunci keberhasilan pendidikan nasional, namun enggan serius memuliakan guru. 

 

Rasa Hormat

Memuliakan guru bisa dilakukan dalam bentuk pemberian materi maupun non-materi. Memuliakan guru (non-materi) dalam tradisi pendidikan kita tetap harus dijaga, seperti mencium tangan, membungkuk saat berjalan di depannya, dan memanggil bapak atau ibu, bukan namanya. Kecuali itu, seorang siswa harus menyayangi, menghormati, dan mematuhi perintah guru. Misalnya, memerhatikan ucapan guru saat pembelajaran berlangsung, dan bertegur sapa saat di luar sekolah.

Saat ini, ada kecenderungan, rasa hormat dan kepatuhan siswa-siswi kita terhadap guru mulai luntur. Di pesantren dan madrasah, penghormatan dan kepatuhan siswa masih tergambar jelas, tapi di sebagian sekolah kondisinya tak sebagus yang diharapkan. Contoh, siswa tidak memerhatikan penjelasan guru saat pelajaran.

Rendahnya pengormatan siswa terhadap guru dikarenakan tontonan tak bermutu, pergaulan anak tanpa bimbingan orangtua, dan minimnya pejabat negara yang bisa dijadikan teladan. Anak dibiarkan tumbuh sesuai lingkungan pergaulannya yang cenderung bebas nilai atau menyimpang. Dari sisi guru, bisa jadi orientasi mengajar mereka bukan murni karena ingin menyebarkan ilmu pengetahuan, tapi melulu materi, sehingga tak serius dalam mengajar siswa. Dikatakan, “The best teacher teach from the heart not from the book.”     

 

Kesejahteraan Guru

Berbeda dengan guru PNS, kesejahteraan guru honorer dan guru swasta jauh panggang dari api. Karena itu, tanpa langkah berani dan serius dari pemerintah, nasib guru akan selamanya terpinggirkan di tengah kebutuhan hidup yang semakin mahal. Gaji guru honorer dan swasta masih ada yang di kisaran 200 ribu hingga 450 ribu per-bulan. Miris sungguh!

Gaji pokok guru PNS golongan III berada di kisaran 2.634.300 hingga 4.135.200 (PP No. 34 Tahun 2014). Sebagai perbandingan, di Malaysia, gaji guru lulusan D-3 sebesar 5 hingga 12 juta. Guru dan dosen lulusan S-1 dan S-2, 6 hingga 39 juta tergantung tingkatannya. Selain gaji pokok tersebut, guru mendapatkan tunjangan perumahan, laptop, dan pinjaman mobil. Di Malaysia, sangat sedikit sekolah swasta. 

Pemuliaan guru dari aspek materi merupakan tanggung jawab pemerintah, pengusaha, dan orangtua siswa. Pertama, pemerintah perlu menaikan atau menentukan standar gaji guru PNS. Hapus model tunjangan sertifikasi guru PNS, yang pembayarannya terpisah dengan gaji bulanan, karena menimbulkan masalah baru. Implementasi sistem penggajian tunggal PNS mungkin sebagai jawaban (UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara).

Jaminan kesejahteraan tidak hanya diberikan kepada guru PNS, pemerintah juga menjamin kesejahteraan guru-guru honorer dan swasta yang gajinya di bawah standar. Guru swasta yang sudah mendapatkan gaji sesuai standar pemerintah tidak perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah, sebab biasanya sudah menarik dana masyarakat yang cukup besar.

Bentuk lain pemuliaan guru dari pemerintah adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak guru, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Ironis, guru yang melahirkan profesor tidak mampu mengkuliahkan anak-anaknya, karena uang masuk dan uang semesteran di kampus-kampus negeri (apalagi swasta) tak terjangkau oleh gaji guru.     

Kecuali itu, pemerintah memastikan bahwa bangunan sekolah negeri dan swasta dalam kondisi baik dan memenuhi standar nasional pendidikan. Hal ini agar guru merasa nyaman dalam melaksanakan belajar mengajar dan pendidikan di sekolah. Faktanya, ruang guru, ruang kelas, dan kamar toilet sekolah kita dalam kondisi kekurangan dan rusak, baik sedang maupun berat.

Problem pemerataan guru di daerah terluar dan terdalam harus segera diatasi, agar tugas guru di satu sekolah tidak bertumpu pada satu atau dua orang guru. Keengganan guru PNS ditempatkan di daerah tersebut karena minimnya jumlah guru di satu sekolah, di samping karena minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah tersebut.                             

Kedua, pengusaha memberikan diskon kepada guru, seperti langganan koran atau majalah, tempat bermain (Taman Mini Indonesia Indah, Ancol, Kebun Raya Bogor, Taman Safari, Monas), tiket pesawat, tiket kereta, tiket bus, dan rumah sakit. Beberapa ide tersebut pernah dilontarkan Mendikbud Anies Baswedan pada peringatan hari guru (24/11/2014), tinggal menunggu realisasinya.

Semoga Anies tak lupa dengan janji-janjinya, yaitu segera melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, sehingga program-program pemuliaan guru tidak lenyap begitu saja ditelan waktu. Beberapa perusahaan sudah punya inisiatif memberikan diskon khusus kepada guru, Anies perlu memetakan dan mengetuk pintu perusahaan-perusahaan lainnya yang peduli terhadap profesi guru.    

Ketiga, orangtua yang mampu membayar uang pangkal dan bulanan ke sekolah (swasta), meski sudah ada dana BOS, karena swasta sangat tergantung kepada dana masyarakat—di antaranya orangtua siswa. Ada kesan, orangtua menolak membayar uang bulanan ke sekolah karena sudah ada BOS dari pemerintah. Padahal, dana BOS jauh dari cukup untuk menutupi biaya operasional sekolah, apalagi alokasi untuk guru honorer tak lebih dari 20 persen.

Orangtua berduyun-duyun memilih sekolah yang tidak memungut uang bulanan meski ia mampu. Akibatnya, sekolah gratis disesaki murid sehingga tak nyaman untuk belajar, sementara sekolah yang masih memungut uang bulanan tak laku dan sepi murid. Mental orangtua siswa semacam ini tak bisa dibiarkan, karena menganggap pemerintah lah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab pada pendanaan pendidikan.

Lemahnya kontribusi orangtua mampu (the have) inilah yang membuat sekolah-sekolah swasta tak mampu membayar gaji guru secara layak. Efek samping lainnya adalah sekolah tak diminati oleh guru-guru lulusan S-1 yang kompeten karena ia punya pilihan sekolah lain yang lebih menjanjikan. Kepala sekolah tak cukup mampu mencari sumber dana lain selain dana BOS.    

Akhirul kalam, masyarakat punya harapan terhadap Anies dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya kesejahteraan guru. Berkali-kali ia menyatakan bahwa guru merupakan kunci kemajuan pendidikan. Karena itu, masyarakat menunggu realisasi ucapan Mendikbud ini dalam bentuk program-program nyata di masa kepemimpinannya. Memuliakan guru membutuhkan kesungguhan, sinergi, dan keberanian, dari pemerintah, pengusaha, hingga orangtua.  

Comments